Puluhan korban PHK Freeport berunjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Jakarta. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.
Puluhan korban PHK Freeport berunjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Jakarta. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.

Korban PHK Freeport Tuntut Keadilan di Car Free Day

Nasional freeport
Kautsar Widya Prabowo • 13 Januari 2019 11:59
Jakarta: Puluhan mantan pekerja PT Freeport Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI). Mereka menuntut keadilan lantaran pemecatan itu dianggap menyalahi aturan perundang-undangan.
 
"Merumahkan (pekerja) tidak ada batas waktu untuk dapat kembali bekerja. Kami mencurigai ada PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terselubung," kata koordinator aksi Jerry Yarangga kepada Medcom.id di kawasan hari bebas kendaraan atau car free day (CFD), Jalan Jenderal Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu, 13 Januari 2018.
 
Padahal, lanjut Jerry, rata-rata para pekerja yang di-PHK sudah mengabdikan diri di Freeport selama 10-20 tahun. Jerry bilang, mereka akan terus memperjuangkan hak-hak karyawannya dan tak akan pulang ke Papua sebelum tuntutan terpenuhi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami minta pemerintah tegas terhadap Freeport. Masyarakat kecil lakukan pelanggaran ditindak, sekarang ada perusahaan asing melakukan pelanggaran itu harus ditindak juga," tegas dia.
 
Sebanyak 8.300 pekerja terkena PHK secara sepihak oleh PT Freeport Indonesia sejak Februari 2017. Padahal, jelas Jerry, saat itu mereka tengah melakukan aksi mogok kerja secara sah sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 
Tak lama setelah melakukan mogok kerja, PT Freeport memanggil para pekerja untuk kembali bekerja. Panggilan itu tak digubris, mereka tetap melakukan mogok kerja. Atas dasar itu kemudian Freeport melakukan PHK.
 
Selain itu, akses BPJS Kesehatan 8.300 pekerja yang di-PHK pun dicabut. Mereka kerap ditolak saat masuk ke rumah sakit.
 
Sudah setahun mereka mencari keadilan di Ibu Kota. Sudah berkali-kali pula mereka menggelar aksi di depan Istana. Bahkan, sebut Jerry, mereka sudah melakukan audiensi dengan Komisi IX DPR RI hingga Kementerian Ketenagakerjaan, namun tak ada satu pun yang bertindak menegakkan keadilan hak-hak pekerja mereka.
 
"Ketemu (Ketua Komisi IX DPR RI) Dede Yusuf, tapi belum ada kabar lagi. Kedubes Amerika sampai saat ini tidak ada jawab. Kami juga sudah tidur berapa kali di depan Istana, tapi beliau(Presiden Joko Widodo) hanya lewat saja. Komnasham mengirim surat ke Presiden, tapi sampai saat ini tidak ada tanggapan," ketus dia.
 

(HUS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif