Kemensos Targetkan Jumlah Penduduk Miskin Turun 800 Ribu Jiwa

Gervin Nathaniel Purba 08 Agustus 2018 17:40 WIB
Berita Kemensos
Kemensos Targetkan Jumlah Penduduk Miskin Turun 800 Ribu Jiwa
Menteri Sosial Idrus Marham (Foto:Medcom.id/Gervin Nathaniel Purba)
Jakarta: Kementerian Sosial (Kemensos) optimistis jumlah penduduk miskin bisa turun di angka 9,3 persen, atau turun sekitar 800 ribu jiwa hingga akhir 2018. Sinergi yang baik antar kementerian/lembaga, penyaluran yang tepat sasaran, dan tepat jumlah, diyakini akan membuat target tersebut tercapai.

"Sekarang sekitar 26 juta jiwa atau 25,95 juta jiwa. Kita harapkan turun paling tidak 800 ribu jiwa (menjadi sekitar 25,15 juta jiwa)," ujar Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial (Kemensos), Andi ZA Dulung, ditemui pada pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penyaluran Bansos PKH, BPNT, dan Rastra, di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Agustus 2018.

Andi menjelaskan, kemiskinan turun berdasarkan jumlah bantuan yang diberikan. Selain itu bantuan yang diberikan harus tepat sasaran dan tepat jumlah. Kemensos bersama kementerian lain juga saling berkoordinasi dalam mengevaluasi program bantuan yang belum tersalurkan optimal.


Misalnya, dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP). KIP ini terus terang belum semuanya terdata. Masih ada anak dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH), atau peserta Beras Sejahtera (Rastra) belum mendapatkan KIP. Sekitar 25 persen penerima program PKH dan Rastra yang belum mendapatkan KIP. 

"Nah, ini yang sedang kita usahakan terus menerus memperbaiki data supaya semua anaknya dapat," ucapnya.

 
Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi ZA Dulung

Selain itu, kunci untuk mencapai angka 9,3 persen ialah Basis Data Terpadu (BDT) harus diperbarui setiap enam bulan sekali. Hal ini penting agar bisa didata mana peserta yang membutuhkan bantuan, dan peserta yang dinyatakan tidak perlu lagi diberikan bantuan.

Namun, belum semua pemerintah daerah (pemda) melakukan pembaruan BDT secara teratur. Beberapa permasalahan, seperti kecilnya anggaran kerap menjadi alasan.

"Kendalanya bervariasi, bergantung masing-masing pemda. Pemda ada yang beralasan tidak punya anggaran. Ada yang tidak peduli. Tapi banyak juga pemda yang memperbaiki dengan cepat. Saya kira mungkin tinggal 100 kabupaten/kota yang masih belum selesai, sisanya sudah bisa mengakses," ucapnya.



Mengenai pembaruan data ini juga menjadi perhatian Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham. Pada rakor tersebut, Idrus mengimbau khususnya kepada seluruh Kepala Dinas Sosial untuk rajin memperbarui data setiap enam bulan sekali. 

"Sampai hari ini, belum semuanya melakukan perbaikan data. Semua sepakat salurkan bansos berdasarkan data. Ke depan harus sudah diperbaiki dan disesuaikan dengan penyaluran berikutnya. Jika ada masalah perbedaan data, selesaikan dengan mekanisme yang ada," kata Mensos.

Penyaluran  bansos ditargetkan dapat tuntas pada Agustus 2018. Oleh karena itu, Mensos menekankan agar Kepala Dinas Sosial bekerja maksimal, termasuk memetakan faktor pendorong dan penghambat penyaluran bansos di masing-masing daerah.




(ROS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id