Ilustrasi--Warga membawa bayi mereka untuk di timbang berat badanya di Posyandu, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. (Foto: MI/Angga Yuniar)
Ilustrasi--Warga membawa bayi mereka untuk di timbang berat badanya di Posyandu, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. (Foto: MI/Angga Yuniar)

KPAI Usul Perang Stunting Jadi Program Strategis Nasional

Nasional stunting
Intan Yunelia • 01 November 2019 17:39
Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong pemerintah mencanangkan program strategis memerangi stunting. Program ini diminta masuk dalam program strategis nasional Presiden Joko Widodo.
 
“Tepatnya jika combating stunting dengan visi ‘Indonesia Maju’ dan demi kepentingan terbaik bagi anak. Kami mendorong presiden menetapkannya sebagai program strategis nasional,” kata Wakil Ketua KPAI, Rita Pranawati, saat Konferensi Pers ‘Optimalisasi Perlindungan Anak dari Stunting: Peluang, Hambatan dan Solusi’ di Kantor KPAI, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Jumat, 1 November 2019.
 
Rita menyebut program ini perlu digalakkan. Caranya, menggiatkan gerakan masyarakat sipil mengintensifkan dan memperluas bentuk skala dan model intervensi pencegahan dalam memerangi stunting.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Dengan langkah utama perbaikan gizi pangan, imunisasi dan family planning mengamankan pangkalan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK),” ujar Rita.
 
Dia memaparkan strategi program ini dengan melibatkan segenap sumber daya, termasuk kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Gerakan ini harus dilakukan pemerintah dan non pemerintah, badan swasta, dunia usaha, industri, organisasi sosial, kemasyarakatan, keagamaan, perguruan tinggi, praktisi dan masyarakat.
 
Pengawasan combating stunting melalui mekanisme perlindungan anak dengan melibatkan KPAI dan KPAID sesuai Pasal 76 huruf a dan b UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. KPAI mengonsolidasi semua untuk mencegah, mengatasi dan memerangi stunting,” papar dia.
 
Rita menambahkan perlu pemajuan dan harmonisasi regulasi. Meski saat ini terjadi defisit APBN untuk JKN, namun lompatan spektakuler pembangunan manusia dirasakan signifikan dengan memenangkan ancaman stunting yang nyata. Dia menyebut defisit APBN lebih baik daripada risiko kehilangan generasi emas di masa depan.
 
“Untuk itu kami mengajukan Omnibus Law pembangunan manusia memerangi stunting guna mencapai Indonesia Emas 2045,” kata dia.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif