Ilustrasi medcom.id
Ilustrasi medcom.id

Simak! Ini Sanksi untuk Tempat Makan yang Melanggar PPKM Periode Kedua di Jakarta

Nasional dki jakarta restoran PSBB PSBB Jakarta
Patrick Pinaria • 24 Januari 2021 19:42
Jakarta: Masa Pemberlakuan Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di DKI Jakarta diperpanjang. Kali ini, ada perubahan aturan jam buka yang diberlakukan di rumah makan pada periode kedua ini.
 
Awalnya, rumah makan hanya diperbolehkan untuk membuka layanan makan di tempat alias dine in hingga pukul 19.00 WIB. Namun, pada periode kedua PPKM yang berlangsung pada 26 Januari hingga 8 Februari ini, pemerintah mengizinkan tempat makan melayani sampai pukul 20.00 WIB.
 
Namun, aturan pembatasan kapasitas untuk rumah makan tidak diubah. Jumlah kapasitas pengunjung setiap rumah makan tetap dibatasi maksimal 25 persen.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pembatasan ada perubahan di sektor mal dan restoran, yang dalam pembatasan kemarin maksimal pukul 7 malam, karena ada beberapa daerah agak flat, diubah jadi sampai pukul 8 malam," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartanto.
 
Meski ada relaksasi jam buka, perubahan tidak berlaku pada jumlah kapasitas tempat makan. Jumlah kapasitas pengunjung setiap rumah makan tetap dibatasi maksimal 25 persen. Penerapan protokol kesehatan pun menjadi aturan paling diperhatikan harus diterapkan di rumah makan.
 
Andai lalai protokol, sudah ada sanksi yang menunggu tempat makan tersebut. Sanksi tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 yang tertuang pada Pasal 27, Pasal 28. Berikut isinya:
 
Warung Makan
1. Teguran tertulis (jika ditemukan pelanggaran perlindungan kesehatan masyarakat)
 
2. Pembubaran (Jika mengulangi pelanggaran perlindungan kesehatan masyarakat setelah diberikan teguran tertulis)
 
3. Penghentian sementara (Jika masih mengulangi pelanggaran perlindungan kesehatan masyarakat setelah dikenakan pembubaran
 
Rumah Makan, Kafe, atau Restoran
1. Teguran Tertulis (Jika ditemukan pelanggaran perlindungan kesehatan)
2. Denda Administratif maksimal Rp50 juta (jika mengulangi pelanggaran perlindungan kesehatan setelah diberikan teguran tertulis)
3. Pembubaran Kegiatan (jika masih mengulangi pelanggaran perlindungan kesehatan setelah dikenakan denda administratif
4. Penghentian Sementara (jika mengulangi pelanggaran perlindungan kesehatan setelah dikenakan pembubaran kegiatan)
5. Pembekuan Sementara Izin (jika mengulangi pelanggaran perlindungan kesehatan stelah dikenakan penghentian sementara)
6. Pencabutan Izin (jika mengulangi pelanggaran perlindungan kesehatan setelah dikenakan pembukan sementara izin)
 
(UWA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif