Dekan Syariah & Hukum UIN Syarif Hidayatullah Ahmad Tholabi Karlie mengkritik regulasi adminitrasi bagi pasangan nikah siri. Foto: Dok/Metro TV
Dekan Syariah & Hukum UIN Syarif Hidayatullah Ahmad Tholabi Karlie mengkritik regulasi adminitrasi bagi pasangan nikah siri. Foto: Dok/Metro TV

Selamat Pagi Indonesia

Regulasi Pencatatan Nikah Siri Dalam KK Dinilai Ambigu

Nasional Pernikahan uu perkawinan
MetroTV • 13 Oktober 2021 21:36
Jakarta: Dekan Syariah & Hukum UIN Syarif Hidayatullah Ahmad Tholabi Karlie mengkritik regulasi terkait pencatatan status pernikahan siri di Kartu Keluarga (KK) yang tercantum dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2016.
 
"Dari sisi hukum ini tampak bahwa aturan ini ambigu," tegas Ahmad dalam program Selamat Pagi Indonesia Metro TV, Rabu, 13 Oktober 2021.
 
Regulasi tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan, perkawinan di Indonesia harus terdaftar, masuk dalam dokumen negara.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Penulisan status perkawinan siri dengan sebutan 'nikah belum tercatat' atau 'kawin belum tercatat' di Kartu Keluarga memberi dampak yang tidak sederhana. Hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa negara mengakui pernikahan siri di Indonesia.
 
Baca juga: Nikah Siri Melawan Negara
 
"Artinya, seolah-olah negara mengakomodasi perkawinan yang melanggar hukum. Ini akan menimbulkan salah persepsi di masyarakat dan akan memicu semakin banyaknya pernikahan siri," imbuh dia.
 
Tholabi menambahkan, ketentuan yang dirilis Kementerian Dalam Negeri justru merepotkan bagi mereka pelaku nikah siri saat melakukan pencatatan perkawinan melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Sebab, dalam administrasi yang dikenal adalah kawin, tidak kawin, cerai hidup dan cerai mati. (Mentari Puspadini)
 
(MBM)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif