Legislator: Rumah ASN Bisa Gerus Perilaku Korup
Ilustrasi. Foto: Antara/Mohammad Ayudha
Jakarta: Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah pemerintah menyiapkan rumah murah bagi aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, dan Polri. Pemenuhan rumah sebagai kebutuhan primer, menurutnya, akan turut memengaruhi ASN, anggota TNI, dan Polri untuk tak melakukan pelanggaran hukum, khususnya pungli dan korupsi.

“Ini langkah tepat pemerintah, khususnya menyangkut kesejahteraan dan mengurangi pelanggaran hukum,” kata Sahroni, dilansir dari Antara, Kamis, 8 November 2018.

Sebagai anggota parlemen yang membidangi persoalan hukum, keamanan, dan hak asasi manusia, Sahroni menilai salah satu penyebab masih munculnya persoalan pungli dan korupsi tak lepas dari tingginya kebutuhan dasar. Persoalan tingginya harga hunian kadang menjadi alasan oknum ASN mencari segala cara untuk mencari penghasilan tambahan. Imbasnya, para oknum berbuat menyalahi aturan, yakni pungli bahkan korupsi.


Dari data yang disitat Indonesia Corruption Watch (ICW) pada semester awal 2018 terdapat 10 kasus korupsi berdasarkan aktornya. ASN sebanyak 101 orang, ketua atau anggota DPRD 68 orang, dan pihak swasta 61 orang. 

Di tubuh kepolisian pun praktik pungli belum sepenuhnya dapat dihindari. Sistem elektronik yang diterapkan untuk mengurangi pergerakan oknum pun, pungli masih kerap muncul. 

Catatan lain, tambah dia, khususnya di kalangan anggota TNI banyak peristiwa penggusuran rumah dinas yang berujung bentrokan. Ini disebabkan keluarga anggota TNI belum memiliki hunian tetap. 

“Sebagai kebutuhan primer, rumah menjadi beban tersendiri bagi ASN, anggota Polri, dan TNI," kata politisi Partai NasDem yang kembali maju sebagai calon legislator dari daerah pemilihan Jakarta III ini.

Baca: Jokowi Ingin Penyediaan Rumah ASN Dikebut

Kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas persoalan rumah ASN dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam rapat itu Jokowi menekankan pentingnya perkembangan atas kebijakan ini. 

"Yang jelas kita akan konsentrasi pada upaya percepatan penyediaan rumah layak bagi 945 ribu ASN, 275 ribu anggota TNI, dan 360 ribu anggota Polri. Tujuannya jelas agar ASN, anggota TNI, dan Polri semakin berkonsentrasi dalam bekerja," terang Jokowi.

Tak hanya kemudahan uang muka, Jokowi juga meminta pemenuhan perumahan tersebut memperhatikan aksesibilitas ke tempat kerja. Termasuk pengembangan kegiatan ekonomi yang menopang kawasan tersebut.

"Model pembiayaannya seperti apa. Bisa dari APBN, bisa dari BUMN, bisa dari swasta, atau model yang seperti apa," kata Presiden.



(UWA)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id