Petugas Kepolisian beraktivitas di dekat gedung Bawaslu yang rusak pascakerusuhan di Jalan MH Thamrin, Jakarta--Antara/Aprillio Akbar
Petugas Kepolisian beraktivitas di dekat gedung Bawaslu yang rusak pascakerusuhan di Jalan MH Thamrin, Jakarta--Antara/Aprillio Akbar

Lantai 4 Gedung Bawaslu Sempat Terbakar

Nasional Demo Massa Penolak Pemilu
Putra Ananda • 23 Mei 2019 12:13
Jakarta: Dinding lantai 4 gedung Bawaslu di Jalan MH Thamrin, Jakarta sempat terbakar terkena lemparan bom molotov demonstran. Beruntung, tim pemadam langsung bertindak memadamkan api, sehingga api tidak sampai menjalar masuk ke dalam area gedung.
 
"Lantai 4 yang terkena lemparan molotov, sempat terbakar namun hanya dinding luarnya saja dan langsung dipadamkan oleh tim pemadam," ujar Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja di Jakarta, Kamis, 23 Mei 2019.
 
Meski menjadi sasaran lokasi utama massa pendemo 22 Mei, Rahmat menuturkan saat ini aktivitas di kantor Bawaslu tetap berjalan normal. Bawaslu juga masih melayani jika ada masyarakat atau peserta Pemilu yang ingin melaporkan aduan dugaan pelaggaran Pemilu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Aktivitas kegiatan di Bawaslu tetap berjalan normal. Para komisioner ada di Bawaslu membahas beberapa laporan dan aduan yang sudah masuk," tutur Rahmat.
 
Rahmat melanjutkan Bawaslu juga siap menerima jika Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) ingin melaporkan adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) pada Pilpres 2019. Dia pun mengingatkan bahwa dalam prinsip hukum barang siapa mendalilkan maka wajib untuk membuktikan.
 
"Kalau ingin melaporkan, pintu kami selalu terbuka. Bawaslu dalam persidangan akan mencari pelanggaran jika alat buktinya memenuhi secara formil dan materil."
 
Baca: Bawaslu Beraktivitas Normal
 
Rahmat berjanji Bawaslu akan langsung merespons laporan yang masuk jika sudah memenuhi unsur pelanggaran administrasi. Bawaslu akan melihat apakah bukti yang disertakan cukup atau tidak. Dia mengingatkan tuduhan kecurangan bersifat TSM memiliki parameter yang sulit. Salah satunya, adalah pelanggarannya di 50 persen dari seluruh provinsi. Lalu alat buktinya harus mendukung dan harus terbukti di 17 provinsi itu.
 
“Nanti dibahas dalam persidangan dan proses administrasi oleh Bawaslu, jika terbukti sanksinya cukup berat yakni mendiskualifikasi peserta Pemilu,” kata dia.
 
Rahmat menuturkan, hingga saat ini dari seluruh laporan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga mengenai kecurangan sistematis, belum ada yang memenuhi persyaratan formil dan materil.
 

(YDH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif