Bantuan Gempa Lombok dari Internasional Dilarang Masuk

Sunnaholomi Halakrispen 09 Agustus 2018 07:43 WIB
Gempa Lombok
Bantuan Gempa Lombok dari Internasional Dilarang Masuk
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho. (Medcom.id/Krispen)
Jakarta: Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, melarang bantuan gempa yang berasal dari lembaga internasional. Larangan ditujukan untuk lembaga yang tidak sesuai prosedur.

Pasalnya, ia sempat menerima laporan bahwa beberapa non government organization (NGO) asing telah berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat, untuk memberikan bantuan. Kegiatan tersebut dinyatakan tanpa prosedural resmi.

“Ada beberapa NGO atau LSM internasional yang mulai masuk ke Lombok, ada Blue Leopard Rescue China, Aviation Fire Rescue, ACT Partner, sudah masuk di sana dan pemerintah daerah juga kesulitan mengapa tiba-tiba masuk ke Lombok," ujar Sutopo di Graha BNPB, Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur, Rabu, 8 Agustus 2018.


Ia menegaskan, NGO asing seharusnya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Bukan dengan langsung memberikan bantuan ke lokasi terjadinya gempa di Lombok. 

"Sebenarnya ada mekanismenya bantuan internasional sesuai dengan regulasi yang ada, sesuai dengan perundang-undangan yang ada," imbuhnya.

Namun, ia tidak mengusir ke negara asal apabila ada NGO yang terlanjur berada di Lombok. Hanya saja, NGO terkait tidak boleh melakukan aktivitas bantuan apapun di lokasi bencana.

“Yang sudah terlanjur kita hold di situ, dia tidak akan bergerak. Kalau dia menginap di hotel, silakan," tegasnya.

Selanjutnya, NGO boleh melakukan aktivitas tertentu jika ada pernyataan resmi berupa arahan dari Pemerintah Indonesia. Misalnya, jika pemerintah membuka bantuan internasional.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Kepala Badan BNPB Nomor 22 tahun 2010, Indonesia akan membuka bantuan internasional ketika kurangnya kapasitas dari Indonesia sendiri.

“Pertama adalah memang kurang kapasitas pemerintah itu nomor satu, terus yang nomor dua adalah yang paling penting statement formal dari Presiden Republik Indonesia,” papar Bagian Hukum dan Kerja sama Internasional BNPB Rika.

Kemudian, NGO asing yang saat ini diperbolehkan memberikan bantuan merupakan NGO resmi yang diundang langsung dari pihak Indonesia. Rika pun menekankan, tidak boleh ada satu pun LSM yang mengundang LSM asing tanpa prosedur pemerintah.

"Kemudian juga kadang-kadang LSM-LSM nasional yang mengundang LSM internasional, ini prakteknya memang ada mengundang partner internasional, itu tidak boleh," pungkas Rika.



(LDS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id