Menko Polhukam Mahfud MD. Dok. BNPB
Menko Polhukam Mahfud MD. Dok. BNPB

Rizieq Tolak Ungkap Tes Covid-19, Mahfud: Kerahasiaan Pasien Bisa Dikesampingkan

Nasional Virus Korona menkopolhukam protokol kesehatan Muhammad Rizieq Shihab
Cahya Mulyana • 30 November 2020 06:41
Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan kerahasiaan rekam medis Rizieq Shihab atau pasien covid-19 bisa dikesampingkan jika memiliki landasan kuat. Misalnya, untuk penanggulangan pandemi.
 
"Ada ketentuan khusus bahwa dalam keadaan tertentu menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kesehatan dan menurut Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular," ujar Mahfud di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Jakarta, Minggu, 29 November 2020.
 
Baca: Menko Polhukam: Saudara Rizieq Mohon Kooperatif

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan setiap pasien berhak meminta catatan kesehatannya tidak dibuka kepada masyarakat. Namun dalam kondisi khusus seperti pandemi, aturan kerahasiaan catatan kesehatan pasien dapat dikesampingkan dua aturan yang disebutnya.
 
Hal ini berdasarkan prinsip hukum lex specialis derogat legi generalis atau aturan hukum khusus akan mengesampingkan aturan hukum umum. Pernyataan Mahfud ini menjawab sikap Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang menolak mengungkap hasil tes usap mandiri kepada Dinas Kesehatan dan Satgas Covid-19 Kota Bogor.
 
Rizieq, melalui perwakilan FPI, mengacu pada aturan dalam UU Kesehatan mengenai kerahasiaan data kesehatan pasien. Untuk itu, Mahfud meminta Rizieq Shihab koperatif. Rizieq seharusnya tidak keberatan memenuhi panggilan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum jika merasa dirinya sehat.
 
Baca: Penghalang Pelacakan Kontak Erat Covid-19 Bisa Dijerat Pidana
 
Mahfud bahkan menegaskan setiap orang yang menghalangi kerja petugas dalam menyelamatkan kesehatan masyarakat di tengah pandemi ini dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 212 dan 216 KUHP.
 
"Siapapun dia bisa diancam juga dengan ketentuan KUHP Pasal 212, 216. Jadi ada perangkat hukum di sini yang bisa diambil oleh pemerintah," tegas Mahfud.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif