Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi. (Foto: ANTARA/Wahyu Putro)
Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi. (Foto: ANTARA/Wahyu Putro)

Jokowi Diminta Kirim Utusan Khusus ke Papua

Nasional Kerusuhan Manokwari
Theofilus Ifan Sucipto • 22 Agustus 2019 10:49
Jakarta: Presiden Joko Widodo diminta mengirim utusan khusus ke Papua. Setara Institute menilai permintaan maaf secara umum tak efektif menyelesaikan masalah.
 
"Utusan khusus (dari) Presiden untuk membangun komunikasi konstruktif dan sikap saling percaya sekaligus sebagai basis dialog pemerintah dengan Papua," ujar Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi kepada Medcom.id, Kamis, 22 Agustus 2019.
 
Menurut Hendardi pemerintah perlu melakukan langkah khusus untuk menghilangkan rasialisme sejumlah orang terhadap warga Papua. Anjuran bersabar dan saling memaafkan, kata dia, tak bisa meredam situasi yang kadung memanas.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hendardi menilai idealnya pemintaan maaf perlu dibarengi dengan pertemuan pemerintah dan elite daerah di Papua. Hal itu guna mengembalikan situasi kondusif juga mendengarkan keinginan serta kebutuhan dasar masyarakat Papua.
 
"Seperti ketidakadilan politik, ekonomi, sosial, dan klaritas sejarah integrasi Papua yang masih dipersoalkan sebagian warga Papua," ujarnya
 
Baca juga:Kerusuhan Papua Meniru Strategi Militer
 
Dia khawatir lambatnya penanganan akan terus memunculkan potensi kekerasan dan ketidakadilan terhadap warga Papua. Bukan tidak mungkin pelanggaran hak asasi manusia (HAM) akan terjadi.
 
Di sisi lain, Hendardi mengkritik penambahan pasukan pengamanan di Papua. Menurutnya, pilihan melindungi objek vital negara dinilai tidak menunjukkan upaya pengutamaan keamanan manusia.
 
"Rasialisme dan stereotip pemberontak yang mengendap di kepala para pejabat Indonesia sangatlah destruktif, sehingga upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pemulihan seharusnya berbasis pada keamanan manusia," tuturnya.
 
Hendardi mendorong Presiden Jokowi meretas politik rekognisi kemanusiaan warga Papua. Pendekatan berbasis dialog diyakini akan mengurangi konflik bersenjata.
 
"Sekaligus meletakkan warga Papua sebagai subyek utama pengutamaan keadilan pembangunan berkelanjutan," pungkasnya.
 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif