Asisten Intelijen Komandan Paspampres Kolonel Kavaleri Urip Prihatman. (Foto: Medcom.id/Damar Iradat)
Asisten Intelijen Komandan Paspampres Kolonel Kavaleri Urip Prihatman. (Foto: Medcom.id/Damar Iradat)

Jokowi Larang Paspampres Pakai Sirene

Nasional paspampres presiden jokowi
Damar Iradat • 22 Februari 2019 13:22
Jakarta: Presiden Joko Widodo meminta Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) tak perlu membunyikan sirene saat melaju di jalanan. Hal itu disampaikan sejak awal pemerintahan lantaran Jokowi tak ingin ada sekat antara pemerintah dan masyarakat.
 
Asisten Intelijen Komandan Paspampres Kolonel Kavaleri Urip Prihatman mengatakan iring-iringan mobil presiden dan paspampres tak pernah menyalakan sirene saat melintas. Bahkan, masyarakat tak pernah diminta untuk menyingkir dari jalan.
 
"Apalagi sekarang Presiden tidak mau ada penyekatan lalu lintas. Seperti biasa saja arus lalu lintas. Makanya Presiden sekarang enggak mau pakai sirene, tidak boleh sama Presiden," kata Urip di Mako Paspampres, Jakarta, Jumat, 22 Februari 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, meminggirkan kendaraan oleh warga dilakukan dengan kesadaran sendiri. Paspampres tidak akan semena-mena menyingkirkan kendaraan warga saat melintas berbarengan.
 
"Itu kesadaran masyarakat saja walaupun Presiden waktunya terbatas. Kesadaran saja, enggak ada kekhususan," tuturnya.
 
Baca juga:Apparel Keren Paspampres saat Kawal Jokowi
 
Namun begitu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah diatur soal iring-iringan kendaraan kepresidenan. Dalam UU disebut jika masyarakat dilarang menerobos iring-iringan kendaraan kepresidenan.
 
Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 134 dan Pasal 135 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 134 diatur soal Hak Utama Pengguna Jalan untuk Kelancaran dan Pengguna Jalan yang Memperoleh Hak Utama.
 
Ada pun pengguna jalan yang mendapatkan hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut; kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas; ambulans yang mengangkut orang sakit; dan kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas.
 
Baca juga:Swafoto dengan Jokowi Dijaga dari Politik Praktis
 
Kemudian, di urutan keempat ada kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia; berikutnya kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara; iring-iringan pengantar jenazah; dan terakhir konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian.
 
Sementara itu, tata cara pengaturan kelancaran yang tercantum dalam Pasal 135 berbunyi; Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.
 
Kemudian, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengamanan jika mengetahui adanya Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dan terakhir Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan Rambu Lalu Lintas.
 

(MEL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi