Kemensos Berikan Perlindungan Anak Korban Terorisme

Indriyani Astuti 18 Mei 2018 07:56 WIB
terorisme
Kemensos Berikan Perlindungan Anak Korban Terorisme
Ilustrasi. Medcom.id/M Rizal.
Jakarta: Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan pemetaan sosial terhadap anak-anak korban aksi terorisme di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur. Tindakan itu sebagai upaya memberikan perlindungan kepada mereka.

"Kementerian Sosial telah menerjunkan Sakti Peksos (Satuan Bakti Pekerja Sosial) untuk melakukan upaya pendampingan dengan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan lembaga terkait," kata Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Edi Suharto dalam ke-terangannya di Jakarta, Kamis, 17 Mei 2018.

Penerjunan tim Sakti Peksos merupakan langkah awal dalam pendampingan sosial dalam rangka perlindungan sosial anak korban jaringan terorisme. Pemetaan dilakukan sebagai penanganan cepat sambil menunggu rujukan dari pihak kepolisian. Koordinasi yang intensif terus dilakukan Kemensos dengan pihak terkait.


Pascapengeboman di tiga gereja di Surabaya, tujuh anak dirawat di RS Bhayangkara Polda Jawa Timur (Jatim). Selain itu, terdapat tiga anak terduga teroris di Rusun Wonocolo Sidoarjo, tiga anak terduga teroris yang ditangkap di Jalan Sikatan, dan satu anak terkait dengan bom di depan Kantor Polrestabes Surabaya.

Edi menjelaskan, berdasarkan Pasal 59A Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan, pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara berkewajiban serta bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.

"Oleh karena itu, siapa pun kita punya kewajiban untuk melindungi karena mereka punya hak untuk hidup, berkembang, dan mendapat perlindungan," katanya.

Perlindungan khusus kepada anak sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 diberikan kepada 15 kategori. Di antaranya, anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, serta anak korban jaringan terorisme.

Sementara itu, ada empat upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Pertama, penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.

Kedua, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan. Ketiga, pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Keempat, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Edi menjelaskan, perlindungan khusus bagi anak korban jaringan terorisme dilakukan melalui upaya edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme; konseling tentang bahaya terorisme; rehabilitasi sosial; dan pendampingan sosial.



(DRI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id