Ilustrasi Polri. Medcom.id
Ilustrasi Polri. Medcom.id

3 Berita Populer Nasional, Inkonsistensi Pemda dan Polisi Hingga Korban Kekerasan Ogah Melapor

Nasional polri Virus Korona kekerasan seksual protokol kesehatan Berita Terpopuler Hari Ini Berita Terpopuler Nasional
Surya Perkasa • 18 November 2020 08:51
Jakarta: Sejumlah berita nasional Medcom.id pada Selasa, 17 November 2020, menyita perhatian pembaca. Isu yang banyak dilirik publik mulai dari inkonsistensi pemimpin daerah menegakkan protokol kesehatan, ultimatum bagi penegak hukum yang loyo mengawasi aturan, hingga kekhawatiran korban kekerasan seksual melapor saat pandemi.
 
Berikut tiga berita terpopuler kanal nasional Medcom.id terpopuler, kemarin:

1. Inkonsistensi Penegakan Protokol Kesehatan Picu Apatisme Publik

Staf Khusus (Stafsus) Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo, menekankan protokol kesehatan pencegahan virus korona (covid-19) harus selalu ditegakkan. Kepala daerah didesak mengawal salah satu langkah memutus mata rantai virus korona itu.
 
"Penegakan hukum (soal) menaati protokol kesehatan tidak konsisten akan menimbulkan apatisme publik," ujar Benny dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin, 16 November 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selengkapnya baca di sini.

2. Sanksi Menanti Polisi yang Loyo Tangani Pelanggaran Protokol Kesehatan

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris Polisi (Komjen) Listyo Sigit Prabowo mengingatkan personel untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian covid-19. Ketegasan penting dalam menjamin kepastian hukum.
 
"Bagi yang tidak mampu melaksanakan penegakan hukum (gakkum) secara tegas terhadap segala bentuk pelanggaran protokol kesehatan, maka akan dievaluasi dan diberi sanksi," kata Listyo dalam keterangan tertulis, Senin, 16 November 2020.
 
Ada enam penekanan untuk polisi dalam pengendalian covid-19. Selengkapnya baca di sini.

3. Takut Covid-19, Korban Kekerasan Seksual Enggan Melapor

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan membeberkan sejumlah tantangan kementerian/lembaga dan aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus kekerasan terhadap perempuan selama pandemi covid-19. Salah satunya, korban enggan melapor karena takut tertular virus.
 
"Pendampingan yang dilakukan terhadap korban selama 24 jam berisiko meningkatkan penularan virus korona," kata Komisioner Komnas Perempuan, Maria Ulfah Anshor, dalam diskusi secara daring, Senin, 16 November 2020.
 
Menurut dia, kejaksaan dan kepolisian kesulitan membuktikan tindak pidana terhadap perempuan yang menghadapi kasus kekerasan seksual. Pelaporan tindak kekerasan selama pandemi covid-19 cenderung terlambat sehingga bukti kekerasan hilang.
 
Selengkapnya baca di sini.

 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif