Maskapai Indonesia Lupa Mengelola SDM dan Infrastruktur
Puing-puing pesawat Lion Air JT 610 yang telah dievakuasi pascakecelakaan berada di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. (Foto: ANTARA/hafidz Mubarak)
Jakarta: Mewujudkan penerbangan aman dan nyaman di Indonesia dinilai masih sulit dilakukan. Pakar Penerbangan Chappy Hakim menyebut mayoritas maskapai Indonesia hanya fokus pada peningkatan angka pertumbuhan penumpang tapi lupa bagaimana mengelola hal penting lainnya.

"Kita sekarang hanyut dalam pertumbuhan penumpang yang spektakuler tapi pada saat yang sama kita tertinggal dalam mengelola sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur," ujarnya dalam Breaking News Metro TV, Selasa, 30 Oktober 2018.

Chappy mencatat pertumbuhan penumpang di Indonesia kurun waktu 20 tahun terakhir begitu luar biasa di tengah-tengah industri penerbangan global yang stagnan cenderung menurun. Pertumbuhan penumpang di Indonesia bahkan menyentuh angka dua digit per tahun. 


Kondisi itu menurut Chappy membuat konsentrasi maskapai dalam negeri hanya berkutat pada slot penerbangan. "Dunia penerbangan itu rumit dan mencakup banyak bidang. Kalau hanya diserahkan ke Kementerian Perhubungan saja pasti kewalahan," kata mantan Kepala Staf Angkatan Udara itu.

Satu contoh, ungkap Chappy, pada 2005-2007 Kementerian Perhubungan memiliki masterplan tentang wilayah mana yang bisa dibuka sebagai bandara internasional dan mana yang menjadi penunjang. Namun yang terjadi semua daerah menghendaki kepemilikan bandara internasional. Beberapa di antaranya bahkan menjadi bahan untuk mendapatkan kekuasaan.

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Bandara Kertajati misalnya, dibangun dengan triliunan rupiah namun dalam satu hari hanya melayani dua atau tiga penerbangan. Berbanding terbalik dengan Bandara Halim Perdanakusuma dan Soekarno Hatta yang melayani hingga ribuan penerbangan.

"Ini refleksi bagaimana kita menangani penerbangan secara nasional selama ini," ungkapnya.

Masalah semakin berbelit ketika di tingkat strategis nasional tidak memiliki satu badan yang khusus menangani persoalan penerbangan. Padahal sejak tahun 50-an Indonesia memiliki lembaran negara tentang kebutuhan Dewan Penerbangan. 

"Tahun 50 orang sudah melihat, mengantisipasi, penerbangan kita akan berhadapan dnegan tantangan besar. Sekarang kita kedodoran karena tidak ada Dewan Penerbangan yang menangani persoalan semacam ini di tingkat strategis," pungkasnya.





(MEL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id