Pelajaran di Balik Kasus Hoaks Ratna Sarumpaet
Ketua DPP Bidang Hukum Partai NasDem Taufik Basari. (Foto: MI/Rommy Pujianto)
Jakarta: Politikus Partai NasDem Taufik Basari berharap kasus berita bohong alias aktivis Ratna Sarumpaet menjadi pelajaran. Kasus serupa tak boleh berulang. 

"Jangan sampai demokrasi kita dibajak oleh pelaku hoaks," kata Taufik dalam diskusi publik di Setia Budi, Jakarta Selatan, Minggu, 7 Oktober 2018.

Taufik menyatakan para politikus bisa belajar banyak dari kasus Ratna agar tak sembarang memberikan informasi yang belum pasti kebenarannya. Sebab, politikus memiliki tanggung jawab secara moral kepada publik terkait akurasi informasi yang diberikan. Terlebih, kasus Ratna masuk kategori sensitif. 


"Jika seseorang yang dikesankan memperoleh kekerasan, maka harus dicek kebenaran itu terlebih dahulu," ungkapnya. 

Ketua DPP NasDem itu juga berharap masyarakat bisa menjadi lebih kritis ketika menerima informasi. Berita yang masuk tak boleh ditelan mentah-mentah tanpa mencari tahu kebenarannya.

"Kita dalam dunia ini harus sadar bahwa setiap informasi yang kita dapatkan tidak bisa ditelan bulat-bulat, harus di kritisi. Meski info itu diutarakan oleh pihak kredibel," ujarnya. 

Taufik juga berharap media massa bisa turut mengambil pelajaran dari kasus Ratna. Proses verifikasi menjadi hal yang wajib hukumnya manakala hendak memberikan sebuah informasi yang ramai jadi perbincangan.

"Kasus kemarin ada beberapa media yang langsung percaya, padahal bisa check and recheck dulu. Kesan diragukan harus muncul juga dalam media. Ketika itu sudah dibungkus menjadi kepastian maka memperbaikinya susah," imbuhnya.

Menurut dia, para penyebar hoaks juga tak cukup dengan sanksi administrasi atau pidana. Sanksi sosial dengan tak lagi percaya kepada mereka yang menyebar hoaks juga harus diterapkan.

"Sanksi tidak diberikan panggung bagi politisi yang terlibat menyebarkan informasi bohong merupakan hukuman ampuh. Lalu, bagi publik jangan diberikan ruang sebagai penyebar informasi dan untuk media ingatkan bahwa itu adalah bohong," ucap dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni menyebut penerapan hoaks bisa berakibat negatif bagi legitimasi pemilu. Hoaks juga bisa menggerus kepercayaan publik.

"Akibat hoaks, legitimasi pemilu dipertanyakan, kepercayaan publik berkurang dalam proses pemilu, melemahnya kontrol masyarakat pada pemerintahan terpilih," kata Titi.





(AGA)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id