Kalla Sindir Pemda soal Penanganan Bencana Sulteng

Dheri Agriesta 08 Oktober 2018 14:05 WIB
Gempa Donggala
Kalla Sindir Pemda soal Penanganan Bencana Sulteng
Tim gabungan terus berupaya melakukan evakuasi korban yang masih tertimbun akibat bencana gempa dan tsunami di Perumnas, Balaroa, Palu, Selawesi Tengah. Foto: MI/Ramdani.
Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla menyindir kepala daerah kota dan kabupagen terdampak bencana di Sulawesi Tengah (Sulteng). Ia menyebut pemerintah daerah (pemda) kehilangan kendali karena gempa dan tsunami. 

Kalla menceritakan pengalamannya berkunjung ke Palu pekan lalu. Ia heran tak ada aparat sipil yang mengatur penanganan bencana. Seluruh penanganan di bawah kendali tentara. 

"Semua bantuan lewat korem, yang mengatur tentara. Ke mana aparat sipil? Ke mana Kantor Gubernur (Pemprov)? Ke mana Kantor Wali Kota (Pemkot)?" kata Kalla saat memberikan arahan dalam pembukaan Pembekalan Kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin, 8 Oktober 2018. 


Kalla paham ada alasan lain yang membuat pemerintah daerah tak berfungsi dengan baik. Ia mencontohkan fasilitas seperti sinyal telekomunikasi yang putus akibat gempa dan tsunami. Listrik di daerah terdampak bencana juga padam. 

Namun, Kalla menyayangkan pemerintah daerah seolah alpa membantu penanganan bencana. Padahal, tentara berjibaku membantu masyarakat yang menjadi korban. Ia menduga keberadaan tentara karena memiliki garis komando yang jelas. 

"Tentu juga menjadi suatu pertanyaan kalau keadaan suatu pertanyaan kalau keadaan kritis justu dibutuhkan pemerintahan, tapi pada saat kritis ilang pemerintahan atau pemerintahan tidak muncul," jelas Kalla.

Baca: Sekolah di Palu Mulai Mendata Siswa

Kalla memaklumi hal ini. Kejadian serupa juga terjadi saat gempa dan tsunami di Aceh pada 2004. Saat itu, pemerintahan daerah tak bisa bekerja karena tak ada pegawai negeri sipil yang muncul. 

Gubernur dan wali kota tak bisa bekerja karena tak memiliki anak buah. Kalla meminta aparat negeri sipil harus mendapatkan pendidikan tentang manajemen krisis. 

"Kita harus dari sekarang, LAN juga memberikan pelajaran manajemen krisis, apa yang terjadi, apa yang harus diperbuat saat krisis. Leadership seperti apa dalam kondisi krisis itu. Karena seperti tadi yang saya katakan, justru dalam krisis itu rakyat butuh kepemimpinan, butuh pemerintah," jelas Kalla. 





(OGI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id