Ilustrasi rokok. Medcom.id/Rakhmat Riyandi
Ilustrasi rokok. Medcom.id/Rakhmat Riyandi

Pemerintah Didesak Buat Regulasi Tegas Menyetop Akses Rokok pada Anak

Nasional industri rokok rokok
Theofilus Ifan Sucipto • 07 Oktober 2020 16:36
Jakarta: Pemerintah diminta lebih tegas menyetop akses rokok pada anak melalui regulasi yang tegas. Sekitar 19,2 persen pelajar merokok dengan tren terus meningkat.
 
"Ini jadi krusial karena masih dibolehkan iklan rokok di mana-mana bukan hanya televisi tapi juga di media sosial," kata Ketua Yayasan Lentera Anak, Lisda Sundari, dalam diskusi virtual, Rabu, 7 Oktober 2020.
 
Lisda mengutip hasil Riset Kesehatan Dasar Nasional (Riskesdas) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada 2018. Tingkat prevalensi perokok anak usia 10 sampai 18 tahun sebesar 9,1 persen atau sekitar 7,8 juta anak.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Lisda, tingginya prevalensi perokok anak lantaran regulasi yang belum jelas, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau. Beleid itu masih mengizinkan iklan rokok beredar luas.
 
Lisda menyitat data Global Youth Tobacco Survey pada 2018. Sebanyak 60,9 persen pelajar melihat iklan rokok di ruang terbuka seperti baliho, 56,8 persen pelajar melihat iklan rokok di televisi, dan 36,2 persen pelajar melihat iklan rokok di internet.
 
Baca: Anak Merokok karena Terpengaruh Teman Sebaya
 
Masifnya paparan iklan tersebut, kata Lisda, diperparah dengan mudahnya akses mendapatkan rokok. Sebanyak 60,6 persen pelajar mengaku tidak dicegah ketika membeli rokok. Bahkan, sejumlah industri rokok sengaja menaruh iklannya di warung dekat sekolah.
 
"Agar rokok terlihat menjadi barang biasa dan memengaruhi pelajar untuk merokok," ujar dia.
 
Meski begitu, Lisda mengapresiasi niat pemerintah yang memasukkan hal tersebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pemerintah menargetkan prevalensi perokok anak turun dari 9,1 persen menjadi 8,7 persen.
 
Salah satu strateginya merevisi PP Nomor 109 Tahun 2012 supaya iklan dan sponsor rokok dilarang. Kemudian mengatur ukuran tulisan peringatan bahaya pada bungkus rokok diperbesar.
 
"Ada harapan dengan dimasukkannya masalah ini ke RPJMN dan harus menjadi perhatian pemerintah serta masyarakat," ucap Lisda.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif