Ketum Himpunan Pengusaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (HIMSATAKI) Tegap Hardjadmo. Dok.Istimewa
Ketum Himpunan Pengusaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (HIMSATAKI) Tegap Hardjadmo. Dok.Istimewa

BP2MI-Kemenaker Diminta Sinkronisasi Aturan Terkait Pelindungan PMI

Nasional tki
Medcom • 10 Juni 2020 13:46
Jakarta: Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) diminta berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk menyamakan persepsi soal pelaksanaan teknis operasional sistem pelindungan dan penempatan PMI, seperti yang diatur dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI. Hal tersebut dinilai penting agar tidak ada kesalahan dalam menafsirkan aturan.
 
"Tidak ada salahnya BP2MI melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan kementerian terkait dalam pelaksanaan dari UU tersebut," ujar Ketum Himpunan Pengusaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (HIMSATAKI) Tegap Hardjadmo dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu, 10 Juni 2020.
 
Pada Pasal 30 ayat 1 disebutkan, PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Ayat 2 disebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Kementerian Diminta Enyahkan Ego Sektoral Demi TKI
 
Tegap mengatakan HIMSATAKI bukan tidak mendukung kebijakan Kepala BP2MI Benny Ramdhani dalam melaksanakan UU Pelindungan PMI, khususnya tentang pembiayaan. Menurut dia, frasa pada Pasal 30 ialah cukup jelas. Artinya, pembentuk UU menganggap rumusan norma dalam batang tubuh tidak perlu diperjelas lagi lantaran dianggap sudah jelas.
 
Dari penafsiran HIMSATAKI, terang Tegap, UU tersebut secara logika berada dan saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Yakni mewujudkan kesatuan yang melahirkan pendelegasian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut sesuatu hal dengan peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan peraturan badan yang tujuannya melindungi PMI atau calon PMI dan keluarganya sebagai subjek, dan bukan objek.
 
Tegap berharap kebijakan dalam penyelengaraan dan pelaksanaan UU tersebut berjalan cepat, berintegritas, netral, transparan dan akuntabel.
 
Tegap mengatakan pada prinsipnya HIMSATAKI mendukung kebijakan BP2MI yang merujuk Pasal 30 ayat 1 UU tersebut dan telah mendapat dukungan APJATI dan ASPATAKI. Namun, dia menilai masih perlu ada evaluasi dan audit terhadap proses penempatan dan pelindungan yang berjalan saat ini.
 
Evaluasi itu harus mempertimbangkan masing-masing negara penempatan memiliki kebijakan yang berbeda terkait pembebanan biaya rekrutmen bagi pemberi kerja, serta persaingan dengan negara pengirim lainnya.
 
"Kedua, jenis jabatan pekerjaan bagi calon PMI yang berbeda struktur biayanya, berbeda antara bekerja kepada perseorangan dan badan hukum, berbeda antara low skill, semi-skilled dan skilled," ujar dia.
 
Tegap menambahkan harus ada transparansi dalam menyusun biaya penempatan. Sehingga pembebanan biaya dianggap adil.
 
"Terakhir, risiko keuangan dalam hal pembebanan biaya," kata dia.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif