Menteri Keuangan Sri Mulyani - Medcom.id/Damar Iradat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani - Medcom.id/Damar Iradat.

Janji Jokowi Dana Desa Rp400 Triliun Bisa Terpenuhi

Nasional dana desa pilpres 2019
Damar Iradat • 27 Februari 2019 09:07
Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani meyakini janji Presiden Joko Widodo soal dana desa mencapai Rp400 triliun dalam lima tahun ke depan dapat terpenuhi. Pasalnya, menurut dia, janji tersebut bersifat kumulatif, bukan per tahun.
 
"Kalau lihat dari sisi size APBN dari sisi alokasi anggaran dana desa, itu merupakan sesuatu akumulasi. Menurut saya itu dimulainya dari Undang-undang Dana Desa itu masih mungkin untuk bisa dipenuhi," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 26 Februari 2019.
 
Dalam pidato politiknya sebagai calon presiden petahana Minggu, 24 Februari 2019, Jokowi berjanji, mengucurkan Rp400 triliun untuk dana desa. Penambahan anggaran itu bakal digunakan untuk lima tahun ke depan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selama 4 tahun terakhir, total pemerintah telah menggelontorkan Rp187 triliun untuk program dana desa. Dengan perincian Rp20 triliun di 2015, Rp60 triliun di 2016, Rp60 triliun di 2017, dan Rp70 triliun di 2018.
 
Program ini digencarkan lantaran lebih dari separuh penduduk Indonesia tinggal di desa. Diketahui, desa merupakan penyumbang angka kemiskinan di Tanah Air.
 
Peningkatan program dana desa ini diharapkan dapat menekan angka kemiskinan. Pemanfaatan dana desa yang tepat sasaran bisa menumbuhkan ekonomi desa.
 
Selain itu, program unggulan Jokowi jika kembali terpilih menjadi orang nomor satu di Indonesia yakni memperluas jangkauan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) hingga perguruan tinggi.
 
Kedua, kata Jokowi, program kartu sembako murah. Program ini untuk memperkuat program keluarga harapan (PKH) yang lebih dulu digagas.
 
Terakhir, program kartu prakerja. Program ini berupa pendampingan pelatihan kerja, sebelum mereka terjun ke dunia kerja sebenarnya.
 
Terkait hal tersebut, Ani sapaan Sri Mulyani mengatakan, sumber dana dari program Jokowi itu bisa menggunakan APBN. Namun, menurut dia, hal itu tetap harus dibahas dengan parlemen melalui penyusunan APBN tahun depan.
 
"Itu pakai APBN namun desainnya kan nanti akan dibahas mengenai kartu sembako adalah konsolidasi dari program PKH dan Rastra dan program-program pemerintah lain yang berhubungan dengan pemenuhan komoditas," jelas Ani.
 

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif