Proyek pendampingan TP4D di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Foto: MI/Lina Herlina
Proyek pendampingan TP4D di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Foto: MI/Lina Herlina

Pengawasan Proyek Infrastruktur Dinilai Bermanfaat

Nasional kpk infrastruktur kejaksaan agung
Renatha Swasty • 12 September 2019 18:28
Jakarta: Proyek infrastuktur nasional yang gencar dilakukan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-Kalla) mendorong badan usaha dan pemerintah daerah kerja cepat. Kecepatan ini perlu didukung dengan proses yang tepat agar tak berujung masalah hukum.
 
Direktur Utama Angkasa Pura (AP) I Faik Fahmi mengaku sejak menjabat di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu pada 2017 diwarisi sejumlah proyek. Salah satu yang harus diselesaikan cepat proyek Bandara Internasional Yogyakarta (YIA).
 
"Pak Jokowi kan maunya cepat, tapi gimana kita cepat sehingga proses tepat dan aman," kata Faik dalam Forum Diskusi Media Group bertema Penegakan Hukum Bukanlah Industri, Kamis, 12 September 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia lantas menemui sejumlah pihak, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung. Faik tak menampik perlu dukungan kementerian/lembaga lain untuk mendukung proyek infrastuktur salah satunya lewat pengawasan.
 
Faik yakin bisa menyelesaikan pembangunan dengan cepat namun semuanya butuh pengawasan. Dia tak ingin kecepatan justru menjebloskannya ke penjara.
 
"Sudah banyak dirut yang masuk penjara, sebenarnya tidak ada keinginan melanggar hukum. Tapi banyak dirut tidak berlatar belakang hukum. Akhirnya kita kerja sama dengan TP4 (Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Kejaksaan Agung)," beber Faik.
 
Dia mengaku sejak proyek-proyek di AP I diawasi TP4, pekerjaan makin ringan. Faik menuturkan AP I mengawasi sejak perencanaan bahkan selalu meninjau ke lokasi.
 
"Ini satu hal yang membantu. Sayangnya pola seperti ini belum dilakukan di seluruh BUMN. Hanya beberapa perusahaan di BUMN yang melakukan MoU dengan Kejaksaan," kata dia.
 
Faik menyebut lewat pengawasan TP4 pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta bisa berjalan dalam 17 bulan. Target pembangunan 24 bulan.
 
Pengawasan juga berdampak signifikan pada realisasi investasi AP I. Dia menyebut sebelum 2017 investasi perseroan Rp3,6 triliun, naik menjadi Rp12 triliun pada 2018, dan ditargetkan Rp18 triliun pada 2019.
 
"Kita bisa melaksanakan lebih aman dan nyaman. Pengawalan masih dibutuhkan karena dampaknya signifikan pada investasi," tutur dia.
 
Pemerintah Daerah Tak Ketakutan
 
Pentingnya pengawasan dalam proyek infrastuktur juga dirasakan Bupati Luwu utara, Sulawesi Selatan, Indah Putri Indriani. Dia mengaku proyek-proyek yang diawasi berjalan lancar.
 
Indah mengungkapkan pembangunan infrastuktur di Luwu Utara diawasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan Kegiataan koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah).
 
Pengawasan dari Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu membuat tidur tenang. "Kami di daerah suka takut tidur kalau-kalau besok kami dikirimkan surat pemanggilan," beber Indah.
 
Dia menyebut di zaman semua orang mudah melaporkan orang lain ke kepolisian membuat pemerintah daerah takut membangun proyek. Mereka khawartir bila tak memenangkan salah satu perusahaan dalam tender bisa dilaporkan ke kepolisian.
 
"Kami sekarang selalu didampingi dan setiap ada masalah diselesaikan bersama," beber Indah.
 
Indah menyebut pengawasan proyek infrastuktur juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Luwu Utara."Pada 2017 pertumbuhan ekonomi 7,6 persen dan pada 2018 menjadi 8,4 persen. Ini karena tidak lepas dari pengawasan," tutur dia.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif