NEWSTICKER
Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara (kiri). Foto: Adi Kristiadi/MI
Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara (kiri). Foto: Adi Kristiadi/MI

Kemensos dan Pemprov Jabar Sepakat Pindahkan Difabel Wyata Guna

Nasional kaum difabel penyandang disabilitas
Medcom • 16 Januari 2020 10:53
Jakarta: Kementerian Sosial telah berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat menyelesaikan masalah 30 penyandang disabilitas netra yang telah selesai masa rehabilitasi. Pemprov Jawa Barat telah menyiapkan tempat untuk 30 penyandang disabilitas netra.
 
"Tadi saya telepon langsung Pak Gubernur (Ridwan Kamil) membahas masalah ini. Pak Gubernur menyatakan telah menyiapkan panti di Cimahi untuk menampung 30 penerima manfaat Wyata Guna," kata Menteri Sosial Juliari P Batubara di Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020.
 
Dirjen Rehabilitasi Sosial Edi Suharto menegaskan Balai Wyata Guna Bandung tak melakukan pengusiran terhadap 30 penerima manfaat. Masa pelayanan rehabilitasi terhadap mereka memang telah berakhir.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Mereka yang masa tinggalnya berakhir akan diganti dengan penerima manfaat baru. Jadi ada asas keadilan," jelas Edi.
 
Edi menjelaskan balai tengah dalam proses revitalisasi fungsional yang merupakan program nasional untuk mengoptimalkan peran balai rehabilitasi sosial milik pemerintah. Tujuannya, masyarakat disabilitas dapat diberdayakan dan berkiprah setelah mendapat pelayanan rehabilitasi sosial lanjut di Balai Rehabilitasi Sosial.
 
“Kita ada program transofrmasi, perubahan status panti menjadi balai. Kita ingin balai rehabilitasi sosial ini berkontribusi secara progresif. Jadi pijakan bagi saudara-saudara kita kaum disabilitas agar dapat mengembangkan keberfungsian dan kapabilitas sosial mereka,” ujar Edi.
 
Salah satu konsekuensi dari transformasi tersebut ialah adanya batas waktu bagi para penerima manfaat sesuai dengan ketentuan yang ditentukan. "Hal ini ditujukan agar mereka dapat berkumpul kembali dengan keluarganya, mandiri serta berkiprah di masyarakat. Ini yang kita sebut Inklusi," jelas Edi.
 
Pemberlakuan ketentuan mengembalikan penerima manfaat kepada keluarga atau masyarakat tak dilakukan seketika. Semua harus melalui proses yang panjang, dan para difabel selama di balai juga diberikan pelatihan serta layanan yang holistik, sistematis, dan terstandar. Sehingga mereka bisa mandiri ketika kembali ke masyarakat.
 
Direktorat Rehabilitasi Sosial pun mempertanyakan sikap 30 penerima manfaat yang tidak mau menerima pemindahan ke panti milik Pemprov Jawa Barat. Sementara itu, Kepala Balai Wyata Guna Sudarsono menjelaskan polemik di Wyata Guna sudah diproses secara bijaksana sejak 2019. Pengelola balai bahkan telah memberikan toleransi kepada para penerima manfaat hingga Juli 2019 untuk meninggalkan balai.
 
"Kami sudah secara persuasif meminta penerima manfaat untuk berinisiatif mematuhi ketentuan. Sebab, banyak penyandang disabilitas Sensorik Netra lainnya yang antre untuk masuk balai dan mendapatkan pelayanan," jelas Sudarsono.
 
Pada 12 Agustus 2019, Kementerian Sosial dan Pemprov Jawa Barat juga sudah rapat mencari solusi bersama. Salah satunya, Dinas Pendidikan Jabar berkomitmen membangun sarana pendidikan berkebutuhan khusus dengan konsep boarding school yang dilengkapi asrama.
 
Dinas Sosial Provinsi Jabar juga merencanakan pembangunan panti sosial yang melayani semua penyandang disabilitas, termasuk sensorik netra. Pengembangan layanan terpadu nasional ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah meningkatkan pelayanan kepada penyandang disabilitas.
 
Sudarsono menyayangkan, di tengah proses peralihan dan komunikasi dengan Pemprov Jabar mencuat isu yang kontraproduktif dengan langkah-langkah pemerintah.
 
"Kita duduk bersama, mencari solusi terbaik. Kita semua anak bangsa, tidak mungkinlah saling menegasi," kata dia.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif