KPU Makassar Enggan Berspekulasi Ihwal Kemenangan Kotak Kosong
Salah satu hasil penghitungan di TPS dengan kemenangan kotak kosong. (Foto: Andi Aan P)
Makassar: Kotak kosong unggul sementara dalam penghitungan langsung Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Pemilihan Wali Kota Makassar 2018. Hingga Kamis, 28 Juni, pukul 13.36 WITA, kotak kosong mengumpulkan 92.299 suara atau 53,63 persen.

Pasangan calon tunggal Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi memperoleh 79.796 suara atau 46,37 persen. Jumlah suara yang masuk 178.150, dari 821 tempat pemungutan suara atau 30,75 persen dari total keseluruhan.

Hasil ini tak jauh berbeda dengan hasil hitung cepat, yang mengunggulkan kotak kosong. Celebes Research Center (CRC) yang mengambil sampel 200 TPS, menyebut perolehan suara kotak kosong menang sebesar 53,47 persen.


Komisioner KPU Makassar Rahma Saiyed irit berkomentar soal peluang kotak kosong menangi pilkada. Dia mengimbau masyarakat menunggu hasil akhir real count maupun rekapitulasi berjenjang.

“Kami belum mau berandai-andai karena belum ada hasil resmi dari KPU Makassar,” kata Rahma di Makassar, Kamis, 28 Juni 2018.

Rahma menjelaskan, real count membantu masyarkaat mengetahui hasil pilkada secara cepat dan transparan. Data berdasarkan entri lembaran suara C1 dari tiap TPS apa adanya. Jika terdapat kesalahan akan diperbaiki pada proses rekapitulasi.

Rahma pun enggan menanggapi, bila kelak kotak kosong yang jadi pemenang. Dia hanya menyodorkan rujukan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pilkada.

“Ini hanya sebagai tambahan pengetahuan saja,” katanya.

Menurut UU 10/2016, Pilkada akan ditunda jika pasangan dengan paslon tunggal kalah. Pilkada digelar pada tahun 2020, karena tidak ada Pilkada di tahun 2019.

Pada PKPU 13/2018, pasangan calon tunggal harus mendapatkan suara sah lebih dari 50 persen. Jika kurang, pilkada ditunda ke pilkada selanjutnya dan pasangan calon bersangkutan bisa maju lagi. 

Humas KPU Sulsel Asrar Marlang mengatakan, masa jabatan wali kota Makassar sudah berakhir pada 2019. Jika pilkada ditunda ke tahun 2020, akan ditunjuk pejabat untuk mengisi kekosongan.

“Seperti di Makassar, bila masa jabatannya sudah berakhir maka akan ditunjuk penjabat wali kota oleh gubernur,” ujar Asrar.



(LDS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id