Ilustrasi Balai Kota DKI Jakarta. Medcom/Candra Yuri Nuralam
Ilustrasi Balai Kota DKI Jakarta. Medcom/Candra Yuri Nuralam

Kebijakan Asimetris UMP 2021 di Jakarta Dinilai Tak Efektif

Nasional dki jakarta Virus Korona ump dki jakarta Anies Baswedan
Cindy • 01 November 2020 08:54
Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan kebijakan asimetris untuk Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 akibat pandemi covid-19 (korona). UMP sektor usaha yang terdampak covid-19 tidak naik.
 
Sementara itu, upah pekerja di sektor usaha yang tidak terdampak naik sebesar 3,27 persen dari Rp 4.276.349 menjadi Rp4.416.186,548. Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio menilai kebijakan setengah-setengah itu tidak efektif dan sulit terpantau.
 
"Kebijakan yang dikeluarkan dengan kecuali-kecuali akan susah dijalankan. Lebih baik tidak usah ada, kecuali disamaratakan," ucap Agus kepada Medcom.id, Minggu, 1 November 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia meyakini petugas lapangan akan kesulitan mengawasi industri usaha yang tidak menjalankan penetapan UMP 2021. Selain itu, Pemprov DKI tak jelas memerinci batasan dan syarat industri yang terdampak maupun tidak terdampak pandemi covid-19.
 
"Bagaimana mengetahui dia itu terdampak atau tidak?" kata Agus.
 
Baca: Sah! UMP DKI Naik Jadi Rp4,4 Juta untuk Sejumlah Sektor
 
Selain itu, penetapan kebijakan asimetris untuk UMP 2021 hanya diatur dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/X/2020. Edaran tersebut menyatakan nilai UMP 2021 sama dengan UMP 2020 bagi perusahaan yang terdampak pandemi covid-19.
 
Agus menegaskan surat edaran (SE) bukan produk hukum yang sah. Penetapan kebijakan tersebut perlu melalui Peraturan Menteri.
 
"Kalau SE itu enggak ada sanksi hukumnya. Mengurusi kebijakan enggak begitu. Itu (SE) bukan produk hukum," tegas dia.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif