PNS DKI Dituntut Cakap Menjelaskan soal Pengadaan
Gubernur dan Wagub DKI Anies-Sandi /ANT/Galih Pradipta
Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno ingin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jakarta mencerahkan publik soal anggaran pengadaan barang dan jasa. Aspek itu menjadi buah bibir.

"Seperti kita ketahui beberapa hari terakhir ini (pengadaan barang dan jasa) menjadi hits sekali," kata Sandi dalam sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Juni 2018.

Sandi menginginkan pengadaan barang dan jasa di Jakarta semakin berkualitas. Ia juga menyoroti integritas dan akuntabilitas proses pengadaan hingga sumber daya manusia pengelola.


Pemprov DKI, terang Sandi, berkomitmen meningkatkan penyerapan anggaran, pengadaan barang, dan jasa sesuai ketentuan. Semua tahapan harus transparan.

"Sehingga teman-teman juga silakan membedah, semuanya elektronik, akan dilakukan juga transparansi secara publik," ujar dia.

Presiden Joko Widodo memperbarui ketentuan pengadaan barang dan jasa melalui Perpres 16 Tahun 2018. Pemprov DKI menargetkan aturan baru itu bisa diterapkan mulai 1 Juli 2018.



(OJE)