Ilustrasi sengketa tanah, Ant.
Ilustrasi sengketa tanah, Ant.

Warga Yakin Lahan di Sumur Batu Milik Pribadi

Nasional sengketa tanah
Faisal Abdalla • 08 September 2017 06:30
medcom.id, Jakarta: Keluarga veteran di RW 05 Kelurahan Sumur Batu, Jakarta Pusat, yakin lahan dan rumah yang mereka huni merupakan hak milik mereka. Pasalnya lahan yang mereka tinggali saat ini belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
 
Tribowo SA, salah seorang keluarga veteran yang sudah bermukim sejak 1964 di kawasan itu menuturkan, warga pertama kali sadar lahan itu belum dimiliki pihak manapun pada tahun 2007. Saat itu warga hendak mengajukan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dengan dilengkapi Berita Acara Penelitian Lapangan (BAPL) ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).
 
"Ketika mengurus dua surat itu, kami sadar bahwa tanah ini belum terdaftar di BPN dan status hukumnya sebagai tanah yang dikuasai negara bekas Eigendom Verponding (hak tanah yang berasal dari hak-hak barat)," kata Tribowo di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis 7 September 2017.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Tribowo mengatakan karena status hukumnya sebagai tanah yang dikuasai negara, maka warga RW 05 memiliki kesempatan untuk mengajukan kepemilikan lahan itu sesuai dengan Keppres No. 32 tahun 1979.
 
Keppres No. 32 tahun 1979 pasal 5 menyebutkan Tanah-tanah perkampungan bekas Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal Konversi hak Barat yang telah menjadi perkampungan atau diduduki rakyat, akan diprioritaskan kepada rakyat yang mendudukinya setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang menyangkut kepentingan bekas pemegang hak tanah.
 
"Karena kami sudah punya hak prioritas terhadap tanah ini, kami segera daftar untuk di sertifikatkan. Pada tahun 2008 kami mengajukan permohonan sertifikat ke BPN," beber Tribowo.
 
Namun, lanjut Tribowo, pengajuan warga untuk sertifikat tanah ke BPN mengalami kendala. BPN tidak bisa mengabulkan permohonan warga karena Pihak Kodam Jaya mengeluarkan surat pemblokiran yang menyatakan tanah itu sebagai milik TNI AD.
 
Warga yang tidak terima lantas mengajukan gugatan pada tahun 2010 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor registrasi 426/PDT.G/2010/PN.JKT.PST. Keptusan hakim dalam perkara tersebut dikeluarkan pada 11 Mei 2011 dianggap memperkuat hak prioritas warga atas lahan di RW 05 Sumur Batu.
 
Namun hal itu dibantah oleh Wakil Kepala Penerangan Kodam Jaya, Letkol Caj Supadmo. Ia mengatakan keputusan hakim saat itu tidak mengabulkan gugatan warga.
 
"Itu asumsi warga saja, pada tahun 2011 itu putusannya gugatan tidak dapat diterima," ujar Supadmo saat dihubungi melalui pesan singkat.
 
Perintah pengosongan kembali dikeluarkan oleh pihak Kodam Jaya melalui surat peringatan pertama kepada 59 rumah yang mayoritas dihuni oleh keluarga veteran. Surat bernomor B/2355/VIII/2017 itu diterbitkan pada 16 Agustus lalu.
 
Menanggapi surat itu, warga kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, "Kami mengajukan gugatan itu pada Jumat 25 Agustus lalu, kami tidak ingin melawan TNI, kami hanya ingin mendapatkan keadilan," kata Tribowo.
 

(DEN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif