Sekda DKI Saefullah. ANT/Hafidz Mubarak.
Sekda DKI Saefullah. ANT/Hafidz Mubarak.

Alasan Plafon dan Prioritas Anggaran DKI Jakarta Direvisi

Nasional pemprov dki
Cindy • 24 Oktober 2019 15:16
Jakarta: Sekda DKI Jakarta Saefullah mengatakan revisi anggaran Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) hal yang biasa. Revisi akibat dana bagi hasil Pemerintah Pusat tak disetorkan ke Pemprov DKI.
 
"Sebesar Rp 6,4 triliun. Itu tidak disetorkan dan menjadi piutang pemerintah pusat," kata Saefullah di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis, 24 Oktober 2019.
 
Dalam rancangan KUA-PPAS 2020 sebelumnya diusulkan sebesar Rp 95,99 triliun namun direvisi menjadi Rp89,44 triliun, atau selisih sekitar Rp 6,4 triliun.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sehingga revisi KUA-PPAS dapat dipertanggungjawabkan karena adanya dana yang tidak disetorkan. Saefullah menjelaskan kekurangan yang tidak disetorkan itu nantinya akan dibayarkan pada 2020.
 
"Tanggalnya kapan, itu menunggu schedule dari Perpresnya nanti," tutupnya.
 
Sebelumnya, Pemprov DKI menyelenggarakan rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) terkait revisi anggaran KUA-PPAS untuk Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020. Pemprov DKI memaparkan draf KUA-PPAS yang telah direvisi kepada para anggota dewan.
 
Anggaran KUA-PPAS yang diajukan menjadi Rp 89,441 triliun dari semula mencapai Rp. 95,99 triliun. Sementara untuk pajak daerah yang masuk dalam pendapatan asli daerah (PAD) direvisi dari Rp 50,5 triliun menjadi Rp 49,5 triliun.
 
Lalu, prediksi SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) juga direvisi. Yakni dari besaran Rp 8,5 triliun diprediksi menjadi Rp 3,08 triliun.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif