Ojek Daring Tuntut Payung Hukum
Ojek online. Foto: AFP.
Jakarta: Perkumpulan Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia (PPTJDI) menuntut payung hukum yang mengatur ojek berbasis daring. Ini akan disampaikan pengemudi ojek daring kepada Komisi V DPR RI yang menaungi infrastruktur dan perhubungan. 

"Tuntutan kami adalah adanya payung hukum bagi ojek online," kata Ketua Umum PPTJDI Igun Wicaksono kepada Medcom.id, Jakarta, Senin, 23 April 2018. 

Menurut dia, dengan adanya payung hukum, pengemudi ojek daring merasa diberikan kejelasan. Pemerintah pun dapat bertanggung jawab atas nasib mereka.


Ada beberapa poin yang diharapkan dibahas dalam payung hukum ini. Mereka ingin roda dua diakui sebagai transportasi umum, lalu soal roda dua berbasis daring tidak dalam trayek, dan penetuan tarif dari pemerintah. 

"Kalau ojek online sudah memiliki payung hukum ya kan jadi ada legalitasnya yang mengatur, " tambah dia.

Baca: Polisi Lakukan Rekayasa Lalin di Depan DPR/MPR

Sementara itu, peraturan ketertiban pengemudi hingga kenyamanan dan keamanan pengemudi dapat diatur dalam undang-undang. "Peraturan tata tertib, lokasi shelter dapat dimasukan dalam payung hukum," jelas dia.  

Igun juga mengharapkan pengembang apliaksi dapat membatasi pembukaan calon mitra pengemudi. Pasalnya, semakin banyaknya pengemudi membuat kuota pendapatan kecil. 

"Pihak aplikator baiknya berhenti melakukan recruitment secara masal sehingga payung hukum dapat mengatur kuota pengemudi ojek online,"pungkas dia. 




(OGI)