ILUSTRASI: Warga melintas di depan mural bertemakan keberagaman dan persatuan bangsa di Jakarta, Jumat (18/8)/ANTARA FOTO/Galih Pradipta
ILUSTRASI: Warga melintas di depan mural bertemakan keberagaman dan persatuan bangsa di Jakarta, Jumat (18/8)/ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Meneguhkan Khitah Toleransi Warga Betawi

Nasional pemprov dki toleransi beragama
Sobih AW Adnan • 20 November 2017 21:33
Jakarta: Saban ada bahasan tentang Jakarta, ingatan tentang Betawi biasanya muncul dan disebut pertama kali.
 
Sudah dari sononya, suku ini memang diklaim sebagai penduduk asli ibu kota. Meskipun sejumlah ahli juga mengira, Betawi lahir dari hasil perkawinan antaretnis dan bangsa di masa silam.
 
Yang menarik, Betawi dikenal sebagai komunitas paling toleran. Dengan modal keagamaan yang kuat, mereka dianggap andal dalam merajut solidaritas, sekalipun dengan para pendatang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sejarawan Betawi Alwi Shahab dalam Robinhood Betawi: Kisah Betawi Tempo Doeloe (2001) bilang, di tengah maraknya sentimen antarsuku, orang-orang Betawi justru layak mendapat pujian.
 
"Boleh dibilang, hampir tidak pernah terjadi bentrokan antara penduduk asli di Jakarta," tulis Alwi.
 
Lantas, apa sebab belakangan Jakarta malah dicap sebagai kota tak ramah perbedaan?
 
Ya, berdasarkan laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2017 Setara Institute, DKI Jakarta dikatakan sebagai kota paling intoleran di Indonesia. Dalam rilis yang disampaikan akhir pekan kemarin, Setara menyebut poin toleransi yang diraih DKI cuma 2,30 saja.
 
Meneguhkan Khitah Toleransi Warga Betawi
Peneliti SETARA Institute Halili, memaparkan hasil penelitian dalam diskusi di Jakarta, Kamis (16/11). SETARA Institute mengeluarkan Indeks Kota Toleransi (IKT) Tahun 2017 terhadap 94 kota di Indonesia dengan tujuan mempromosikan kota-kota yang dianggap berhasil dianggap berhasil membangun dan mengebangkan toleransi di wilayahnya masing-masing. MI/RAMDANI
 
Ada enam indikator yang dijadikan patokan. Yakni, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah (RPJMD) Kota, Peraturan Daerah, demografi penduduk berdasarkan agama, peristiwa pelanggaran kebebasan beragama, pernyataan pemerintah, dan tindakan pemerintah terkait peristiwa intoleransi.
 
Jakarta dinilai memiliki masalah di tiga indikator terakhir. "Jadi, kalau indeks toleransi DKI Jakarta rendah, jangan diukur bahwa semua warga DKI itu intoleran. Faktor pemimpin daerah juga menjadi penting," tutur Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos.
 
Usut demi usut, salah satu faktor yang menyebabkan ambrolnya poin toleransi tersebut adalah beberapa peristiwa yang menyertai berlangsungnya Pilkada DKI Jakarta 2017. Tak bisa ditampik pula, polarisasi yang tercipta di tengah masyarakat kala itu benar-benar kentara.
 
Belajar dari Betawi
 
Seorang Eropah di bilangan Meester Cornelis soeda pindjam oewang pada seorang Tjina di Pasar Baroe dengan menaruh gade doea erlodji emas. Kemoedian tiada brapa lama maka njatalah jang satoe dari doea erlodji itoe boekan emas, tapi hasil sapoean sadja. Dari sebab itoe maka itoe orang Tjina laloe membri taoe politie. Dianya diverhoer di sectie.
 
Dari sepenggal berita yang diturunkan Pembrita Betawi pada pagi 3 November 1879 ini saja, sudah tampak betul betapa beragamnya penduduk Batavia, kota awal sebelum bernama Jakarta.
 
Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan pada 1819, warga Jakarta terdiri dari 14.139 budak, 11.845 orang Tionghoa, 7.720 orang Bali, 3.331 berasal dari suku Jawa dan Sunda, 3.151 orang Melayu, 2.208 Eropa, serta sekelompok kecil pedagang Arab.
 
Pada 1930, sensus menegaskan bahwa separuh dari penduduk Jakarta adalah Melayu Betawi. Sedangkan selebihnya, para pendatang dari Sunda sebanyak 494.547 orang dan Jawa sebesar 142.563 jiwa.
 
Selanjutnya, Jakarta kian menjelma tempat membaur banyak kelompok dan etnis. Ketertarikan mereka mendatangi Batavia dianggap wajar, lantaran sudah sejak lama pula kota ini berperan sebagai titik penting pelabuhan di pulau Jawa.
 
Dampak positifnya, masyarakat lokal jadi begitu terbiasa dengan perbedaan identitas. Dan dari pembauran keragaman itu, sikap toleransi pun kian terpupuk dengan baik.
 
Alwi, masih dalam buku yang sama malah mengatakan, nyaris tidak mungkin jika orang Betawi melakukan tindakan rasialis kepada minoritas, baik berdasarkan agama maupun sentimen etnis.
 
"Meragukan, kalau ada orang Betawi yang bertindak rasialis terhadap keturunan Cina. Karena sejak dulu antara orang Betawi dan Cina hidup rukun," tulis dia.
 
Pun dalam persoalan ekonomi, masyarakat lokal tak pernah menjadikannya sebagai dalih.
 
"Dalam kaitan dengan agama, orang Betawi tidak akan iri hati terhadap para pendatang yang sukses. Mereka berpegang bahwa rezeki merupakan anugerah dari Allah," tulis Alwi.
 
Bahkan, bahasa yang banyak beredar dan dipakai masyarakat Jakarta hari ini dikatakan sebagai buah karya pembauran antaretnis.
 
Muhadjir, dalam Bahasa Betawi: Sejarah dan Perkembangannya (2000) menyebut, kelompok pendatang dan masyarakat Betawi begitu kompak memperbaharui bahasa lokal demi bisa dijadikan sebagai alat komunikasi lintas etnis.
 
"Bahasa-bahasa kelompok etnis mendapat alokasi fungsi baru, yakni hanya sebagai bahasa berhubungan interetnis," tulis Muhadjir.
 
Masyarakat Betawi di masa lalu juga terkesan lincah beradaptasi dengan segala tantangan modernisasi. Maka, cukup aneh jika belakangan, masyarakat Jakarta malah seolah gampang tersulut isu SARA, politik identitas, dan tetek bengek lainnya.
 
Baca: Sandiaga Klaim Toleransi di DKI Jakarta Membaik Usai Pilkada
 
Politisasi
 
Politisasi SARA dan identitas lainnya menjadi pemicu merosotnya semangat toleransi kota Jakarta, bukan omong kosong belaka.
 
Ambil misal dengan menengok temuan Media Survei Nasional (Median) yang dirilis pada awal Februari 2017. Di antara hasil survei itu dikatakan 32,6% warga Jakarta menyatakan sepakat bahwa agama dan politik tak bisa dipisahkan.
 
Angka itu, terbilang besar dan menjadi penanda menguatnya politik identitas. Sebab, yang tak sepakat menyeret persoalan agama ke dalam politik praktis cuma 22% saja. Dan sisanya, lebih memilih menjawab 'tidak tahu'.
 
Temuan serupa juga muncul dalam survei Populi Center. Dalam rilisnya, disimpulkan bahwa politik identitas membuat warga Jakarta kian terkotak-kotak. Istilah 'kami' dan 'mereka' tampak begitu jelas.
 
Politik identitas turut membikin kriteria pemimpin di mata warga DKI bergeser. Syarat kepemimpinan antikorupsi, misalnya, justru kalah tenar dibanding kriteria pemimpin seiman.
 
Lembaga Ilmu Pengetauan Indonesia (LIPI) juga menyatangkan jika isu politik identitas ditemukan di ibu kota. Yang paling kentara adalah adanya mobilisasi massa secara masif dengan mendengungkan semangat keagamaan tertentu.
 
"Jadi memang ada upaya politisasi agama digunakan, bahkan untuk menggiring salah satu pasangan calon untuk tak membahas program kinerja, tapi supaya dia menanggapi isu agama itu," kata peneliti senior LIPI Sri Yanuarti awal Mei lalu.
 
Dan siapa sangka, polarisasi yang dihasilkan dari pertarungan pilkada lalu; begitu awet.
 
Baca: [Fokus] Selamat Mengabdi, Anies-Sandi!
 
Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan, rekonsiliasi adalah kunci. Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mesti menampakkan gestur sebagai "gubernur untuk semua warga Jakarta".
 
"Amanat moral dan konstitusional yang diemban adalah gubernur untuk semua. Bukan cuma untuk pemilih, bukan untuk sekelompok orang," kata Burhanuddin.
 
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta hari ini, tidak cukup hanya dengan menampilkan sikap toleransi secara seremonial. Kebijakan-kebijakan yang diambil, juga mesti antidiskriminatif dan menjunjung tinggi keberagaman.
 
Alhasil, Jakarta memang harus terus menjelma kota masa depan. Namun semangat keberagamannya, tak boleh kalah dengan wasiat toleransi masyarakat Betawi di masa silam.
 

 

(SBH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif