Ilustrasi--Penjual air keliling mengisi air bersih kedalam drigen untuk disalurkan kepada langganannya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. (Foto MI Ramdani)
Ilustrasi--Penjual air keliling mengisi air bersih kedalam drigen untuk disalurkan kepada langganannya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. (Foto MI Ramdani)

Apindo: Pengelolaan Air Bersih Perlu Melibatkan Swasta

Nasional air bersih
Husen Miftahudin • 22 April 2019 20:44
Jakarta: Pengusaha menilai pihak swasta harus diberikan ruang untuk melakukan pengelolaan air ‎bersih di dalam negeri. Langkah tersebut diyakini mampu menyelesaikan keterbatasan anggaran pemerintah dalam menyediakan air bersih bagi masyarakat.
 
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, selama ini banyak masyarakat yang sulit mendapatkan air bersih karena anggaran pemerintah yang terbatas untuk penyediaan air. Sementara BUMN yang mendapatkan tugas juga tak mampu memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat di banyak wilayah.
 
"Peran swasta perlu sekali (dilibatkan) karena kan anggaran pemerintah terbatas. Kalau misalnya swasta macam-macam, cabut saja izinnya," ujar Hariyadi dalam keterangannya, Jakarta, Senin, 22 April 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hariyadi bilang, dengan masuknya pihak swasta dalam pengelolaan dan penyediaan air bersih, bukan berarti menutup akses masyarakat dalam mendapatkan sumber air yang layak konsumsi. Nantinya bisa diatur, sumber mata airnya juga tetap dapat diakses langsung oleh masyarakat.
 
"Kan bisa diatur, contohnya air minum dalam kemasan, itu mereka menjaga sekali sumber airnya. Tapi kalau masyarakat mau ambil dari sumber mata air itu, bisa diatur. Cuma ini kan masalah safety," jelas dia.
 
Terkait desakan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) agar pengelolaan air bersih sepenuhnya dikelola BUMD, menurut Hariyadi, usulan itu justru menghambat realisasi pelayanan air bersih untuk seluruh warga.
 
"Ini ada yang menggugat masalah UU Sumber Daya Air ke MK (Mahkamah Konstitusi), akhirnya dikabulkan sehingga untuk investasi di bidang air ini harus BUMN atau BUMD. Kalau mereka tidak mampu baru swasta. Itu dampaknya akan terjadi pencari rente baru karena dikasihnya hanya boleh BUMN atau BUMD.‎ Akhirnya orang tidak mau investasi di situ," jelas dia.
 
Sementara itu, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis Sumadilaga mengakui, APBN memang tidak mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di dalam negeri.
 
"Sebetulnya diharapkan ini bukan dari APBN. APBN ini mungkin hanya mampu 30 persen, sisanya 70 persen diharapkan dari swasta. Di mana sebetulnya swasta sesudah sekian ini tentu kuncinya adalah tarif. Ini yang perlu kajian kembali dari kita," tutur dia.
 
Oleh sebab itu, lanjut Danis, dirinya berharap skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk penyediaan air bersih ini bisa ditingkatkan. Dengan demikian, banyak SPAM yang bisa dibangun dalam rangka penyediaan air bersih bagi masyarakat.
 
"Harapan saya kalau dari sisi waktu, proses KPBU ini kan selalu lama. Artinya ada keraguan di dalamnya. Selama ini kan sudah didampingi BP SPAM, tapi kita perlu tingkatkan. Sehingga KPBU untuk bidang air bersih dan air minum ini dapat terlaksana dengan baik. Sehingga ketika kita berbicara SDG's ini, kita bisa dapatkan akses air minum untuk seluruh rakyat Indonesia," pungkas dia.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif