Ilustrasi Gedung DPRD DKI Jakarta/MI/Panca Syurkani
Ilustrasi Gedung DPRD DKI Jakarta/MI/Panca Syurkani

DPRD Nilai Inventarisasi Aset DKI Masih Lemah

Nasional DKI Jakarta Pemprov DKI DPRD DKI Jakarta aset negara
Antara • 23 Januari 2022 05:31
Jakarta: Komisi C DPRD DKI Jakarta meminta Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) lebih serius mengamankan aset-aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Caranya dengan menginventarisasikan dan melegalisasi.
 
Komisi C menilai pengamanan aset yang dilakukan BPAD masih lemah. Masih ditemukan sejumlah aset milik Pemprov yang digugat pihak lain, salah satunya lahan bekas kantor Wali Kota Jakarta Barat di Jalan Letjen S Parman.
 
"Kami minta difokuskan asal-usul surat karena berapa banyak aset pemprov yang digugat. Tolong saat kita terima aset apa pun dari pihak pengembang," ujar Ketua Komisi C Habib Muhammad bin Salim Alatas, di Jakarta, Sabtu, 22 Januari 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Lebih lanjut, Muhammad menyayangkan Pemprov DKI selama ini hanya membuat berita acara ketika menerima aset. Sehingga riskan terkena gugatan dari pihak lain.
 
"Harus ada akta, hilang pun bisa kita minta salinannya. Tapi kalau berita acara saja, hilang bisa dijual. Kita mau Pemprov bisa terima sertifikat sehingga clean and clear agar tidak ada permasalahan di kemudian hari," ucapnya.
 
Muhammad meminta BPAD DKI segera menyelesaikan inventarisasi aset-aset milik Pemprov DKI dan mencatatnya ke dalam dokumen daring. Ini untuk meminimalisasi terjadinya gugatan atau pengakuan hak milik dari sejumlah oknum.
 
"Makanya saya minta seluruh aset diinventarisasi semua. Kalau semua sudah, kita buat online. Jadi kita tau mana aset kita yang sudah mati atau masih hidup. Mana yang sudah dikerjasamakan dengan pihak ketiga, mana yang belum. Karena kalau tidak, tanah yang terlantar bisa diambil atau dimainkan oknum tertentu," ucap Muhammad.
 
Sementara itu, pelaksana tugas (plt) Kepala BPAD DKI Jakarta Reza Pahlevi menyanggupi tahun 2022 ini untuk segera melakukan digitalisasi inventarisasi aset.
 
"Kami akan melakukan pensertifikatan massal, dengan anggaran Rp10 miliar dan menjadikan sertifikat sebagai ujung tombak badan pengelola aset daerah," kata Reza.
 
Baca:  Pemkot Jaksel Amankan Aset Tanah 1,8 Hektare di Cilandak
 
(NUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif