Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur. Foto: MI/Immanuel
Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur. Foto: MI/Immanuel

114 Calon Penumpang Ditolak Berangkat di Pulo Gebang

Nasional Virus Korona
Zaenal Arifin • 21 Mei 2020 17:16
Jakarta: Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur, menolak 114 orang yang hendak neninggalkan DKI Jakarta. Mereka tidak memenuhi persyaratan bepergian di tengah pandemi virus korona (covid-19).
 
"Sebanyak 114 penumpang yang keberangkatannya ditolak ini akumulasi dari 9 sampai 19 Mei 2020," kata Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) Operasional dan Kemitraan Terminal Pulo Gebang, Afif Muhroji, ketika dikonfirmasi, Kamis, 21 Mei 2020.
 
Para calon penumpang tak memenuhi ketentuan Surat Edaran (SE) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Mereka juga terganjal syarat tambahan yang berlaku sejak Kamis, 14 Mei 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Warga harus mengantongi surat izin keluar masuk (SIKM). Hal ini sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
 
"Untuk yang keberangkatannya diterima dari 9 sampai 19 Mei 2020 totalnya 333 penumpang. Diberangkatkan menggunakan 40 unit bus," ujar Afif.
 
Afif menuturkan SE Nomor 4Tahun 2020 dan Pergub DKI Nomor 47 Tahun 20020 mengatur kriteria penumpang yang dikecualikan berpergian. Mereka di antaranya personel TNI-Polri dan pasien medis yang membutuhkan penanganan darurat sehingga harus di bawa ke luar kota.
 
Meski dikecualikan, mereka tetap harus memenuhi persyaratan. Aparat harus menunjukkan surat tugas dinas. Sementara itu, pasien harus memperlihatkan surat rujukan.
 
114 Calon Penumpang Ditolak Berangkat di Pulo Gebang
 
Baca: Tiket Pesawat dan Kereta Api Tidak Dijual Online
 
"Jadi selain memenuhi SE Nomor 4 Tahun 2020 dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) harus memenuhi persyaratan dalam Pergub Nomor 47 tahun 2020," tutur dia.
 
Unit bus antarkota antarprovinsi (AKAP) yang mengangkut penumpang pun tak sembarang. Hanya kendaraan yang ditunjuk Kementerian Perhubungan yang boleh berangkat.
 
Informasi lengkap tentang perkembangan penanganan pandemi covid-19 bisa langsung diakses di sini.
 

(OGI)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif