Rangkaian kereta MRT Jakarta. Foto: Dok. Medcom.id
Rangkaian kereta MRT Jakarta. Foto: Dok. Medcom.id

MRT Belum Pakai Dana Subsidi dari APBD DKI

Nasional mrt apbd
Fachri Audhia Hafiez • 13 Oktober 2019 03:17
Jakarta: PT Mass Rapid Transit (MRT) menyebutkan subsidi atau public service obligation (PSO) dari APBD DKI Jakarta untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta tahun 2019 sudah ada yang diserap. Namun belum ada yang digunakan.
 
"Serapan sudah ada tapi belum ada yang digunakan," kata Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar di Terowongan Jalan Kendal, Jakarta, seperti dilansir Antara, Sabtu, 12 Oktober 2019.
 
William menjelaskan, belum digunakannya dana subsidi tersebut dikarenakan Peraturan Gubernur mengenai PSO untuk MRT baru dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan awal bulan Oktober 2019. "Serapan PSO kan Pergubnya baru disetujui kemarin gitu," singkat William.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pergub yang dimaksud William sendiri adalah Pergub Nomor 107 Tahun 2019 tentang Subsidi Moda Raya Terpadu dan Lintas Raya Terpadu (LRT) yang ditandatangani Anies Baswedan dan diundangkan pada 2 Oktober 2019.
 
Beleid bernomor 107 tahun 2019 yang baru dikeluarkan itu, bertujuan mengatur komponen biaya apa saja yang perlu ditanggung Pemprov untuk menjamin keterjangkauan tarif MRT bagi masyarakat. Khususnya bagi MRT, yang memiliki tren peningkatan jumlah penumpang signifikan dari rata-rata 65 ribu dan kini sudah 85 ribu penumpang per hari, dengan prediksi meningkat 100 ribu penumpang per hari pada 2020 mendatang.
 
Secara umum, regulasi itu mengatur tujuh komponen operasional yang harus disubsidi pemerintah. Ada pun yang disubsidi itu adalah biaya prasarana, biaya modal fasilitas, biaya SDM, biaya pajak, retribusi, PNBP, serta margin 10 persen dari pendapatan. Dalam anggaran 2019, diketahui dana subsidi MRT senilai Rp672 miliar.
 
Sementara dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020, anggaran subisidi MRT di tahun depan meningkat jadi Rp948,59 miliar. Jikapun nantinya sampai akhir tahun 2019 dana subsidi MRT bersisa atau menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berdampak positif.
 
Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, maka bisa dimanfaatkan untuk membiayai Belanja Daerah dan/atau Pengeluaran Pembiayaan Daerah. "SILPA positif ini perlu dialokasikan untuk menunjang program-program pembangunan di daerah," tulis keterangan dalam laman Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu.
 

(EKO)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif