Pengendara sepeda motor melintasi spanduk sosialisasi perluasan aturan ganjil genap di Jalan Veteran, Jakarta Pusat. (Foto: ANTARA/Aditya Pradana)
Pengendara sepeda motor melintasi spanduk sosialisasi perluasan aturan ganjil genap di Jalan Veteran, Jakarta Pusat. (Foto: ANTARA/Aditya Pradana)

Sepeda Motor Disebut Celah Menghindari Ganjil Genap

Nasional sistem ganjil genap
Rifaldi Putra irianto • 15 Agustus 2019 12:54
Jakarta: Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai pengecualian sepeda motor dari kebijakan ganjil genap kendaraan kontraproduktif. Moda angkutan roda dua itu bisa menjadi celah masyarakat mengakali sistem ganjil genap.
 
"Pengecualian sepeda motor yang tak terkena ganjil genap akan mendorong masyarakat pengguna roda empat bermigrasi atau berpindah ke sepeda motor," kata Tulus, di Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019.
 
Menurut Tulus, perluasan kebijakan ganjil genap masih setengah hati. Selain tak efektif menggiring masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, sistem ganjil genap juga tak mengatasi kemacetan dan pencemaran udara di ibu kota.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Merujuk data Komite Penghapusan Bensin Bertimbel, beber Tulus, sepeda motor berkontribusi paling signifikan terhadap polusi udara. Rinciannya, 19.165 ton polutan per hari di Jakarta bersumber dari sepeda motor sebesar 44,53 persen, mobil sebesar 16,11 persen, bus sebesar 21,43 persen, truk sebesar 17,7 persen, dan bajaj sebesar 0,23 persen.
 
Baca juga:YLKI Sarankan Sepeda Motor Kena Ganjil Genap
 
"Peralihan pengguna (kendaraan roda empat) ke sepeda motor akan mengakibatkan polusi di Jakarta kian pekat," jelasnya.
 
Selain itu, pengecualian kebijakan terhadap taksi berbasis aplikasi juga menjadi langkah mundur bagi Pemerintah Provinsi DKI. Taksi dari yang dibebaskan dari sistem ganjil genap adalah bentuk inkonsistensi.
 
"Pengecualian ini akan memicu masyarakat berpindah ke taksi online dan upaya mendorong masyarakat berpindah ke angkutan masal seperti bus transjakarta, MRT, Commuter Line, akan gagal," sebutnya.
 
Alih-alih menerapkan pembatasan kendaraan pribadi dengan sistem ganjil genap, pemerintah, imbuh Tulus, harus mulai mendorong pengguna kendaraan pribadi menggunakan bahan bakar minyak (BBM) yang ramah lingkungan.
 
"Sudah sangat pantas jika Kota Jakarta melarang penggunaan BBM jenis bensin premium bahkan pertalite dan mewajibkan kendaraan bermotor untuk menggunakan BBM standar Euro 4. Hanya dengan BBM standar Euro 4, kualitas udara di Jakarta bisa diselamatkan," pungkasnya.
 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif