"Semua rata-rata dipotong kecuali anggaran terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gubernur, untuk banjir, dan yang terkait langsung dengan masyarakat, serta untuk peningkatan perekonomian masyarakat," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz saat dikonfirmasi, Jumat, 30 Oktober 2020.
Anggota Komisi C DPRD DKI Fraksi Partai NasDem Ahmad Lukman Jupiter memaparkan beberapa pos anggaran yang terpaksa harus dipotong. Di antaranya, pengajuan Penyertaan Modal Daerah (PMD), Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Perdagangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Baca: DPRD DKI Mulai Bahas APBD Perubahan 2020 dan APBD 2021
Jupiter mengatakan pertimbangan dari pemotongan anggaran ini karena APBD DKI 2020 defisit. Pendaptaan Asli Daerah (PAD) DKI menurun hingga 68 persen. Sementara itu, anggaran tidak mencukupi untuk dinas-dinas yang mengajukan belanja pegawai belanja langsung maupun belanja tidak langsung.
"Pendapatan berkurang maka hampir seluruh dinas kita potong. Kecuali Dinas Kesehatan, Dinas Satpol PP, gaji untuk Dishub enggak kami potong," ujarnya.
(AZF)