Ilustrasi Medcom.id.
Ilustrasi Medcom.id.

Legislator DKI Minta Larangan WNA Masuk Dilanjutkan

Nasional Virus Korona PSBB pandemi covid-19 PSBM
Sri Yanti Nainggolan • 07 Januari 2021 21:49
Jakarta: Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, mendukung aturan pengetatan pembatasan Jawa-Bali yang akan diterapkan pada 11-25 Januari 2021. Pengetatan dinilai mendukung pencegahan penularan covid-19.
 
"Saya melihat kebijakan tersebut respons kebijakan yang sangat tepat untuk mengatasi meluasnya penularan covid-19," kata Mujiyono dalam keterangan tertulis, Kamis, 7 Januari 2021.
 
Dia memberikan beberapa saran. Pertama, pemerintah pusat diminta melanjutkan kebijakan menutup sementara masuknya warga negara asing (WNA) ke wilayah Indonesia. Aturan tersebut berakhir pada 14 Januari mendatang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Lakukan pemantauan terhadap WNA yang sudah terlanjur masuk ke Indonesia sebelum dilakukan penutupan," kata dia.
 
Kedua, politikus Partai Demokrat tersebut meminta agar pemerintah pusat memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
 
Baca: PSBM Harus Jadi Momentum Meningkatkan Disiplin Penerapan Protokol Kesehatan
 
Dia berharap program Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), dan kartu sembako Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) diterima boleh penduduk yang ada di wilayah PSBB. "Kementerian Sosial harus bekerja keras dalam waktu singkat untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial," kata dia.
 
Akurasi tersebut meliputi kualitas penerima bantuan, transparansi, maupun pemutakhiran. Dengan demikian, efektivitas penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran, tepat guna, serta menutup potensi terjadinya penipuan yang dapat mengarah pada undak pidana korupsi.
 
Mujiyono juga meminta agar pemerintah menjaga cukupan dari keterjangkauan harga bahan-bahan kebutuhan pokok di daerah yang melaksanakan PSBB. Termasuk, memberikan relaksasi yang diperlukan bagi dunia usaha yang pasti akan sangat terpukul oleh kebijakan PSBB.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif