Pemprov DKI Klaim Masih Bisa Awasi Peredaran Miras
WAkil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. MI/Rommy Pujianto.
Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno membantah anggapan bahwa Pemprov tak dapat mengawasi peredaran minuman keras bila saham PT Delta Djakarta dijual. Pemprov masih bisa mengontrol karena PT Delta Djakarta merupakan perusahaan terbuka.

"(Anggapan) itu salah sekali," tegas Sandi di Kantor Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Mei 2018.

Sandi mengamini banyak masyarakat yang tak paham dengan sistem tersebut. Masyarakat menganggap Pemprov tidak bisa mengontrol kebijakan melalui Public Private Partnership (PPP). 


"Kalau kita memiliki saham dan duduk di manajemen, tanggung jawab kita itu ke perusahaan dan pemegang saham. Kita enggak bisa mengontrol kebijakan itu melalui  PPP. Itu yang selalu salah," jelas politikus Partai Gerindra itu.

Ia menyampaikan, tanpa menempatkan pemilik saham, Pemprov DKI tetap bisa mengakses informasi perusahaan. Lagipula, data tersebut tertera dalam perusahaan lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

"Perusahaan itu perusahaan TBK. Jadi tanpa menempatkan kepemilikan saham kita tetap mendapatkan data-data perusahaan  yang mendistribusikan minum beralkohol. Itu kita dapat dari perusahaan lain yang tercatat di bursa," kata Sandi.

Pemprov DKI Jakarta memiliki saham di PT Delta Djakarta sebesar 26,25%. Bila dijual, Pemprov bakal mendapatkan uang sebesar Rp1 triliun.

"Uang itu akan kita investasikan ke pendidikan, ekonomi, sosial, dan kesehatan yang akan menghasilkan dampak berkelanjutan bagi ekonomi dan sosial," pungkas dia.



(DRI)