Gedung Mahkamah Konstitusi. ANT/Hafidz Mubarak.
Gedung Mahkamah Konstitusi. ANT/Hafidz Mubarak.

Dishub Rumuskan Rekayasa Lalu LIntas Selama Sidang MK

Nasional Sidang Sengketa Pilpres 2019
Nur Azizah • 13 Juni 2019 11:09
Jakarta: Dinas Perhubungan DKI Jakarta merumuskan rekayasa lalu lintas selama sidang sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. Pelaksana tugas (Plt) Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Sigit Widjatmoko mengatakan sejumlah ruas jalan akan ditutup selama persidangan berlangsung.
 
"Dishub tugas utamanya memanajemen dan rekayasa lalu lintas. Itu sedang kita finalkan," kata Sigit di Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 14 Juni 2019.
 
Baca: Hakim MK Janji Tampil Prima Tangani Sengketa Pilpres

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sigit mengatakan petugas dinas perhubungan memiliki dua tugas selama persidangan. Petugas bakal merekayasa lalu lintas dan memastikan lalu lintas tetap lancar sehingga mobilitas masyarakat tak terganggu.
 
"Artinya, sedemikian rupa operasional angkutan umum utamanya dari TransJakarta bisa tetap beroperasi dengan layanan yang sama, jam layanan, dan rute. Itu kita sinergikan," ujar Sigit.
 
Hingga saat ini, Dishub DKI Jakarta belum mengeluarkan peta rekayasa lalu lintas. Sigit mengaku rekayasa lalu lintas sedang dimatangkan.
 
"Mungkin mulai sore untuk diaplikasikan tapi yang pasti semua rencana kita, semua skenario kita kerjakan dan memastikan bahwa mobilitas masyarakat juga tetap didukung," imbuhnya.
 
Baca:Keluarga Sembilan Hakim MK Dapat Jaminan Keamanan
 
MK akan menggelar sidang pendahuluan PHPU Pemilu Serentak pada Jumat, 14 Juni 2019. MK akan memutuskan lanjut atau tidaknya sengketa ke tahapan persidangan dengan mempertimbangkan permohonan beserta barang bukti yang diajukan.
 
Selanjutnya pada 17-21 Juni 2019 MK akan melanjutkan sidang dengan agenda pemeriksaan pembuktian. Pada 24 sampai 27 Juni 2019 diagendakan sidang terakhir dan rapat musyawarah hakim.MK secara resmi membacakan sidang putusan pilpres pada 28 Juni 2019. Hingga 2 Juli 2019 MK akan menyerahkan salinan putusan.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif