Pemprov DKI Diminta Hati-Hati Batalkan HGB Pulau Reklamasi

Whisnu Mardiansyah 13 Januari 2018 18:37 WIB
reklamasi teluk jakarta
Pemprov DKI Diminta Hati-Hati Batalkan HGB Pulau Reklamasi
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra--Antara/Andika Wahyu
Jakarta: Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyarankan Pemprov DKI Jakarta berhati-hati dan bijak menyikapi reklamasi. Pasalnya, ada perjanjian hukum yang terikat antara Pemprov DKI dan pihak pengembang. 

"Saya sudah katakan mestinya Pemprov DKI harus hati-hati, lebih bijak. Karena ini bukan kebijakan Pemda, ini perjanjian," kata Yusril dalam diskusi 'Reklamasi atau Investasi' di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 13 Januari 2018.

Karena bersifat perjanjian, Pemprov DKI tak bisa serta merta membatalkan secara sepihak. Kedua belah pihak terikat dengan isi perjanjian yang dibuat. Terlebih proyek bernilai triliunan rupiah ini sudah selesai dikerjakan. 


"Kalau dibatalkan DKI harus ganti rugi? Kalau ganti rugi ya mau engga mau bayarnya pake APBD. APBD dari rakyat. Jadi harus pikir-pikir karena implikasinya besar sekali," jelas Yusril. 

Baca: Yusril: Pemprov tak Bisa Gugat BPN Tanpa Dasar Putusan UU
 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengirimkan surat permohonan bernomor 2373/-1.794.2 ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membatalkan seluruh HGB yang diberikan kepada pihak ketiga atas seluruh pulau reklamasi.



Alasannya, Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji kebijakan serta pelaksanaan reklamasi. Kajian itu, kata Anies, perlu dilakukan karena banyaknya masukan dari masyarakat dan para ahli terkait reklamasi.

Permohonan pembatalan HGB ini juga merupakan kelanjutan sikap Pemprov DKI Jakarta yang sebelumnya menghentikan pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS Pantura).



(YDH)