Naturalisasi Sungai ala Anies vs Normalisasi versi Sandi
Ilustrasi: Pekerja menggarap proyek normalisasi Kali Ciliwung dengan alat berat di kawasan Bukit Duri, Jakarta. Foto: Antara/Rivan Awal Lingga.
Jakarta: Ibu Kota kembali dilanda banjir, Senin, 5 Februari 2018. Penyebabnya berkelindan, mulai dari tingginya curah hujan hingga mandeknya normalisasi.

Sejumlah wilayah di Jakarta Selatan, Timur, dan Utara terendam. Meski warga mengaku sudah terbiasa, tetapi masalah klasik itu tetap harus dibereskan.

Normalisasi sungai disebut menjadi satu-satunya jalan keluar. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan normalisasi wajib dilakukan, tidak boleh ditawar.


Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak pernah mau menyebut kata normalisasi. Dia selalu mengatakan naturalisasi sungai.

Mantan Menteri Pendidikan ini menyampaikan air bisa dikendalikan dengan naturalisasi. Ekosistem sungai pun bisa dipertahankan.

"Salah satu caranya (atasi banjir dengan) naturalisasi sungai. Bagaimana sungai itu bisa mengelola air dengan baik, mengamankan agar tidak melimpah, tapi juga ekosistem sungai dipertahankan," kata Anies di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Rabu, 8 Februari 2018.

Kata naturalisasi juga sempat diucapkan Anies pada 11 Desember 2017. Sayangnya, Anies tak menjelaskan dengan terang.

Dia hanya mengatakan sungai akan dikeruk dan mempertahankan ekosistem yang ada. Saat ditanya apa bedanya naturalisasi dan normalisasi, ia tak menjawab. 

Ia justru meminta awak media mencari tahu di situs pencarian. "Coba nanti lihat, dicek di Wikipedia," imbuhnya kala itu.

Penggagas gerakan Indonesia Mengajar ini juga tak bisa memastikan kalau naturalisasi berarti tidak menggusur warga di bantaran kali. Anies enggan berpolemik.

"Nanti dulu. Nanti jadi ramai lagi," imbuh dia.

Sikap Anies berbeda dengan wakilnya, Sandiaga Salahuddin Uno, yang menyatakan normalisasi harus dilakukan dengan cepat. Bahkan, ia menyampaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) telah menyiapkan anggaran.

"Untuk penanggulangan dan pengelolaan air kita pastikan bahwa kita punya sistem yang bagus dan tidak akan nonnegotiable. Pemprov harus merogoh kocek dan harus investasi ke situ," ujar Sandi, Kamis, 8 Februari 2018.

Dia bakal mendorong pembangunan rumah susun (rusun) untuk menampung warga yang terdampak normalisasi. Terkait pembebasan lahan, Sandi menyerahkan pada pengadilan negeri.

Anies enggan menanggapi pernyataan Sandi soal normalisasi. "Ah sudah enggak usah diadu-adu. Segitu saja cukup," ungkap dia.


Deretan rumah semi permanen berjejer di bantaran Kali Ciliwung di Kawasan Manggarai, Jakarta. Foto: MI/Pius Erlangga.

Menurut ahli tata air Universitas Indonesia Firdaus Ali, naturalisasi dan normalisasi jelas berbeda. Naturalisasi adalah mengembalikan sungai seperti semula.

Sementara itu, normalisasi memperbaikinya dan melancarkan aliran sungai. Aliran sungai yang berkelok diluruskan atau bila ada aliran yang terhambat akan diperbaiki.

"Kalau normalisasi itu lebih pada proses menekankan hydraulic flow-nya. Kalau naturalisasi mengembalikan ke alam," terang Firdaus kepada Medcom.id.

Hanya saja, lanjut dia, naturalisasi hampir mustahil dilakukan di Ibu Kota. Pasalnya, Jakarta sudah kehabisan ruang.

Baca: Begini Kondisi Bantaran Ciliwung yang Akan Dinormalisasi

"Kalau naturalisasi itu kembali seperti semula? Semula itu tahun berapa? 50 tahun yang lalu? Sementara beban di Jakarta sekarang sudah berbeda. Yang paling tepat ya melakukan normalisasi," pungkas dia.

Pendiri Indonesia Water Institute ini menerangkan baik naturalisasi maupun normalisasi tetap harus merelokasi rumah di pinggir sungai. Ia pun meminta Anies untuk tidak menggunakan kata-kata bersayap yang sulit ditangkap warga.

Firdaus menyinggung soal Anies yang sempat mengatakan tidak akan menggusur warga. Dia memakai istilah menggeser.

"Dia sering terjebak pada kata-kata bersayap yang akhirnya membingungkan diri sendiri," tambah Firdaus.

Drainase vertikal

Pada Februari 2017 lalu, Anies sempat mengembor-gemborkan ide pembuatan drainase vertikal. Menurut dia, cara itu bisa menjadi solusi untuk atasi banjir.

Ia juga sempat menyindir kinerja pemimpin DKI sebelumnya, Basuki Tjahja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Ahok-Djarot disebut telah membuat kesalahan fatal lantaran mengaliri air ke laut bulan ke bumi.

Baca: Warga Kampung Arus Sudah Lama Bersedia Direlokasi

"Dan ini melawan sunnatullah, kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Kenapa? Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal," ujar Anies.

Firdaus menjelaskan konsep penanganan banjir adalah mengaliri air secepat mungkin ke laut. Ia pun meminta Anies untuk tidak banyak beretorika.

"Retorika tidak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah kalau kita do something," ungkap dia.

Firdaus menyayangkan sikap Anies-Sandi yang kurang cekatan mengatasi banjir. Padahal, banjir sudah bisa diprediksi dari pertama kali Anies-Sandi duduk di kursi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

"Anies-Sandi belum punya solusi atasi banjir. Seharusnya, di 100 hari kerja itu fokus menangani banjir karena banjir ini bisa diprediksi dan selalu datang setiap tahun. Ini malah berpolemik dengan masalah becak dan (pelarangan) motor," terang Firdaus.





(OGI)