Polda Metro Ajukan Permohonan Cekal Nur Mahmudi

Siti Yona Hukmana 22 Oktober 2018 13:23 WIB
kasus korupsi
Polda Metro Ajukan Permohonan Cekal Nur Mahmudi
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono--Medcom.id/Siti Yona Hukmana.
Jakarta: Polda Metro Jaya mengajukan permohonan pencekalan terhadap eks Wali Kota Depok Nur Mahmudi (NMI) kepada imigrasi. Tersangka korupsi itu dicekal selama enam bulan.

"Kemarin tanggal 18 Oktober 2018, surat pencegahan ke luar negeri (untuk NMI) sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi (Ronny Franky Sompie). Jadi selama enam bulan ke depan (dicegah ke luar negeri)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Jakarta Selatan, Senin, 22 Oktober 2018.

NMI ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu, 29 Agustus 2018. Berkas kasus tindak pidana korupsi yang dilakukannya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok pada Jumat, 21 September 2018.


Meski berkas kasusnya sudah diterima Jaksa Penuntut Umum (JPU). Namun, pemberkasannya belum P21 atau lengkap. "Belum (P21), berkas masih P19 dan sedang diperbaiki oleh penyidik. Sebisa mungkin kita lakukan dengan cepat untuk kita kembalikan ke kejaksaan," ujar Argo.

Baca: Eks Wali Kota Depok Tak Dicekal Lagi

Sebelumnya, Kepala Kantor Imigrasi Kota Depok, Dadan Gunawan menyatakan batas waktu pencekalan mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekretaris Daerah Depok Harry Prihanto usai.

Dadan mengatakan memberikan batas waktu pencekalan terhadap dua mantan petinggi yang tersandung kasus korupsi Jalan Nangka itu hingga 22 September 2018.

Dadan menjelaskan, hilangnya status pencekalan Nur Mahmudi dan Harry Prihanto di sistem Imigrasi berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.

"Ketika habis, ya di sistem kami otomatis hilang. Sudah tidak ada karena sudah terlewati batasnya," jelas Dadan.

Wali Kota Depok dua periode, yakni pada 2006 hingga 2016 itu menjadi tersangka, setelah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat menemukan kerugian negara pada pengadaan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka, Sukamaju Baru, Tapos, Kota Depok pada 2015. Kasus ini menyebabkan kerugian negara Rp10,7 miliar.



(YDH)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id