Wali Kota Didorong Tagih Fasilitas Sosial ke Pengembang
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno (ketiga kiri) meninjau pedestrian di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Foto: Antara/Sigid Kurniawan.
Jakarta: Wali kota di Jakarta memiliki tugas khusus, menagih kewajiban fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) kepada pengembang dan pemilik piutang. Tugas itu pun masuk dalam key performance indicator (KPI) atau penilaian.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan penilaian tersebut terbukti ampuh dalam memperbaiki catatan aset Pemerintah Provinsi (Pemprov). Wali kota yang rajin menagih akan diberi insentif.

"Selain insentif tentunya ya ada disinsentif. Kami jelaskan bahwa memastikan penagihan itu masuk ke KPI pak wali dan itu mempercepat progres penagihan dan progres pemetaan," kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Mei 2018.


Sandi menyampaikan, saat didatangi dan ditagih, pengusaha langsung membayar. Pasalnya, bila hanya menunggu kesadaran, pengusaha tidak mau membayar kewajiban fasos dan fasum.

"Saya dulu pengusaha, kalau misalnya ntarsok-ntarsok (entar besok) terus ya saya ntarsok-ntarsok juga. Tapi, kalau didatangi sama wali kota pasti akan ada tindak lanjutnya," ungkap dia.

Baca: Cara Sandi Loloskan Kasus Sumber Waras dari BPK

Sementara itu, Sandi sempat pesimistis meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya, beberapa minggu sebelum meraih WTP, fasos dan fasum yang belum terpetakan sebesar Rp13 triliun.

"Itu ada barangnya tapi tidak diketahui lokasinya di mana. Makanya kita cari lewat banyak cara dan akhirnya ketemu," tegas dia.



(OGI)