Petugas dari Dinas Perhubungan menindak kendaraan yang parkir di area terlarang di sepanjang jalan Pasar Baru, Jakarta Pusat. (Foto: MI/Atet Dwi Pramadia)
Petugas dari Dinas Perhubungan menindak kendaraan yang parkir di area terlarang di sepanjang jalan Pasar Baru, Jakarta Pusat. (Foto: MI/Atet Dwi Pramadia)

Penderekan Berlanjut

Nasional tilang
13 April 2018 11:51
Jakarta: Kepala Bidang Pengendalian Operasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta Maruli Sijabat menyebut hampir semua pengguna kendaraan menunjukkan reaksi emosional saat mobilnya diderek oleh petugas lantaran melanggar lalu lintas.
 
Namun, ia memastikan penindakan dengan cara penderekan kendaraan tetap akan dilakukan sebagai upaya penertiban lalu lintas terutama bagi kendaraan yang sengaja parkir dan mengganggu fungsi jalan.
 
"Rasa ketidakpuasan pengguna kendaraan biasa kita hadapi. Tapi, memang prinsip pelaksanaan penindakan itu untuk meningkatkan kinerja jalan. Kalau parkir di jalan tentu menganggu arus lalu lintas, penderekan harus kita lakukan," ujarnya, dalam Selamat Pagi Indonesia, Jumat, 13 April 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Maruli mengatakan masyarakat harus memahami bahwa tindakan penderekan kendaraan tidak serta merta dilakukan. Ia memastikan ada prosedur awal yang harus dilakukan petugas sebelum menderek kendaraan sebagai langkah akhir atas penindakan pelanggaran.
 
"Kita menekankan petugas untuk melakukan tindakan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Termasuk menjelaskan ke pemilik kendaraan apabila dia melanggar sampai kita arahkan di mana dia harus membayar denda," kata Maruli.
 
Sering kali, kata Maruli, masyarakat memanfaatkan rambu berhenti untuk memarkirkan kendaraan. Padahal perlu diketahui bahwa rambu berhenti bukanlah tanda pengguna kendaraan bisa parkir dengan mudah.
 
Mengacu pada Perda DKI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran dan UU Nomor 22 Tahun 2009 rambu berhenti dengan rambu parkir adalah dua hal yang berbeda.
 
Parkir didefinisikan sebagai keadaan yang ditinggalkan oleh pengemudinya dalam kondisi mesin mati sedangkan rambu berhenti masih terdapat pengemudi di dalamnya dan mesin dalam keadaan hidup.
 
"Tapi, berhenti juga ada aturannya. Disebutkan bahwa berhenti itu hanya dilakukan dalam keadaan darurat menggunakan lampu isyarat dan sebagainya. Bukan berhenti untuk parkir," ungkapnya.
 
Berhenti di bahu atau badan jalan boleh dilakukan jika dalam keadaan darurat seperti mogok atau fungsi kendaraan tidak berjalan maskimal. Hal inilah yang menurut Maruli harus dipahami oleh masyarakat.
 
Tindakan penderekan pun, kata Maruli, bukan baru dilakukan. Sejak Perda tentang perparkiran diterbitkan, tahun berikutnya penindakan penderekan sudah dilakukan.
 
Bahkan sejak Januari hingga saat ini, sudah ada sekitar 7.900 keadaan yang diderek oleh petugas. Penindakan pun akan terus dilakukan sampai masyarakat paham aturan.
 
"Kalau ada kendaraan yang akan kita tindak tapi pengemudinya tidak ada di tempat kita sosialisasikan dalam bentuk stiker sebagai pemberitahuan agar saat pengemudi kembali dan mobilnya tidak berada di lokasi parkir dia tahu harus ke mana mengurusnya," jelas dia.
 

 

(MEL)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif