Satpol PP DKI segel tempat yang melanggar prokes. Foto: Branda Antara.
Satpol PP DKI segel tempat yang melanggar prokes. Foto: Branda Antara.

Satpol PP DKI Kumpulkan Rp8,8 Miliar dari Denda Pelanggaran Prokes

Selamat Saragih • 30 Maret 2022 02:07
Jakarta: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta mengumpulkan sekitar Rp8,8 miliar hasil dari penerapan sanksi denda pelanggaran protokol kesehatan (prokes) Covid-19. Nominal ini dikumpulkan selama kurun waktu 2020-2021.
 
"Kami tidak merasa bangga dengan mengumpulkan uang denda sebesar itu. Kami bangga bila masyarakat patuh dan disiplin prokes," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin, di Jakarta, Selasa, 29 Maret 2022.
 
Dia menjelaskan selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) 2020, pihaknya mengumpulkan denda dan disetor ke kas daerah sebesar Rp6,8 miliar. Kemudian, pada 2021 total denda yang dikumpulkan mencapai sekitar Rp2 miliar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sanksi berupa denda itu dijatuhkan kepada pelanggar prokes yakni masyarakat perorangan dan badan/pelaku usaha sesuai peraturan penanganan covid-19. Acuannya, Perda Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021.
 
Baca: Angka Reproduksi Covid-19 Harus Ditekan agar Ramadan Nyaman
 
Menurut dia, tingginya denda yang dikumpulkan dan disetor ke kas daerah pada 2020 karena petugas gencar melakukan pengawasan prokes. Termasuk, edukasi dan pengenaan sanksi baik di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga provinsi.
 
"Penurunan denda pada 2021 menunjukkan bahwa tren masyarakat makin sadar dan disiplin prokes," ujarnya.
 
Pemberian sanksi pelanggaran prokes itu dijatuhkan kepada perorangan karena tidak menggunakan masker dengan denda Rp250 ribu. Jika tidak mampu membayar diberikan sanksi kerja sosial dengan membersihkan sampah.
 
Sedangkan, bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan prokes dijatuhkan denda mulai Rp20 juta hingga Rp50 juta. Pengenaan sanksi pelaku usaha dilakukan berjenjang. Di antaranya kegiatan akan dibubarkan apabila ada kerumunan. Kemudian, usaha bisa ditutup sementara selama tiga hari atau tujuh hari.
 
Jika kembali melanggar, sanksi berikutnya penutupan atau pencabutan sementara izin usaha. Pencabutan izin permanen adalah sanksi terakhir bagi pelaku usaha melanggar aturan prokes.

 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif