PT Bumi Pari Asri Minta Penyelesaian Sengketa Tanah Lewat Jalur Hukum

Muhammad Al Hasan 01 Juni 2018 10:33 WIB
pemprov dki
PT Bumi Pari Asri Minta Penyelesaian Sengketa Tanah Lewat Jalur Hukum
Ilustrasi--Suasana konfrensi pers PT Bumi Pari Asri--Medcom.id/Muhammad Al Hasan.
Jakarta: PT Bumi Pari Asri meminta agar penyelesaian sengketa tanah di Pulau Pari diselesaikan lewat jalur hukum. PT Bumi Pari Asri pun bakal mengambil sikap, terkait prilaku penduduk yang ilegal itu.

"Kita perusahaan secara terbuka. Bila kami memang meragukan datanglah ke pengadilan atau ke kepolisian melaporkan bahwa surat kita tidak sah," Kata kordinator lapangan PT Bumi Pari Asri, Ben Yitzhak saat ditemui pada Kamis, 31 Mei 2018.

Ben mengatakan, penduduk sudah mengetahui bahwa mereka menumpang di Pulau Pari. Ben menyatakan bisa membuktikan hal tersebut karena memang memilki buktinya.


"Ketua Forum Pembela Pulau Pari pernah menandatangani surat pernyataan dan mengakui bahwa telah sebenar-benarnya telah menggunakan lahan tanah PT Bumi Pari Asri. Tapi dia mengingkari janji-janji disini semua," kata Ben sambil menunjukan bukti surat.

Baca: Ombudsman Temukan Maladministrasi Penerbitan 62 SHM di Pulau Pari

Sementara itu, Start Legal PT Bumi Pari Asri Ahmadin menganggap Ombudsman tidak adil mengeluarkan LHP, yang isinya dianggap berpihak dan tidak mewakili fakta. 
 
"Untuk Ombudsman yang menyatakan kita maladministrasi, kami telah bersurat kepadanya BPN tanggal 30 April 2018 perihal pernyataan LHP Ombudsman perwakilan Jakarta Raya dilaporkan oleh orang yang tidak memiliki bukti kepemilikan bahwa kami memang sah secara peraturan dan perundangan dan telah dinyatakan oleh BPN," terangnya.

Baca: Sandi Penuhi Panggilan Ombudsman Terkait SHM Pulau Pari

Dia menyebut, PT Bumi Pari Asri memiliki hak berdasarkan jual beli. Itu diperoleh di tahun 1990 dan 1991 dan diketahui pejabat daerah lurah dan camat dan waktu itu akte camat, dan para penjual tanah juga ahli waris tegas menyatakan tidak keberatan menjual tanah tersebut tidak sengketa," papar Ahmadin.

Baca: Ombudsman Minta Penerbitan SHM Pulau Pari Dievaluasi

Menurut Ahmadin sengketa tanah diawali adanya sebagian masyarakat baru dan pendatang di Pulau Pari. Mereka menetap pasca-krisis moneter tahun 1998. Dulunya adalah penduduk yang secara hukum tidak mempunyai lahan. Namun setelah adanya pembiaran sekian lama mereka mulai mengakui tanah tersebut.

Kini masyarakat yang menolak dan melawan perusahaan  itu menempati sekitar 20 persen dari total luas lahan di Pulau Pari.



(YDH)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id