Wacana Penghapusan Pajak Motor Tak Rasional
Ilustrasi Pajak - Medcom.id
Jakarta: Ketua DPD Partai Demokrat DKI Santoso angkat bicara terkait wacana penghapusan pajak motor secara nasional yang dilempar Partai Keadilan Sejahtera (PKS).  Menurutnya, kebijakan itu keliru.

"Enggak benar itu. Mereka pakai jalan, sumber pembiayaan pembangunan di antaranya dari orang-orang yang punya kendaraan. Harus rasional dong," kata Santoso saat dihubungi, Jakarta Pusat, Jumat, 23 November 2018.

Santoso menyebut bila kebijakan itu diterapkan, DKI Jakarta berpotensi kehilangan pendapatan asli daerah (PAD) sekitar Rp10 triliun. Pajak kendaraan bermotor di Ibu kota menjadi salah satu pendapatan terbesar. 


(Baca juga: DKI Targetkan Terima Rp8 Triliun dari Pajak Motor)

"DI DKI pajak itu signifikan. Bisa sampai Rp10 triliun dari pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Kalau dibilang sangat, pembangunan DKI dari mana?" tutur dia.

Hingga saat ini, penerimaan pajak kendaraan bermotor sudah mencapai Rp8,5 triliun. Sedangkan pajak BBN-KB sekitar Rp5,1 triliun. Perolehan pajak ini akan terus bertambah mengingat masih ada waktu satu setengah bulan.

Sebelumnya, PKS berjanji bakal memberlakukan SIM seumur hidup dan menghapus pajak sepeda motor jika menang dalam Pemilu 2019 mendatang. Ide itu dianggap dapat mengurangi beban hidup rakyat kecil.

(Baca juga: 4 Juta Kendaraan Belum Bayar Pajak)
 



(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id