PKPU Direvisi, Mantan Koruptor Bisa Nyaleg Lagi

Faisal Abdalla 20 September 2018 04:22 WIB
pemilu serentak 2019
PKPU Direvisi, Mantan Koruptor Bisa Nyaleg Lagi
Komisioner KPU, Hasyim Asyari. (Medcom.id/Faisal A)
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merampungkan rancangan revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang eks napi korupsi nyaleg. PKPU itu direvisi pascaputusan Mahkamah Agung (MA) membatalkan larangan nyaleg bagi mantan koruptor. 

"Jadi setelah terbit putusan MA, maka kamudian KPU sudah mengambil sikap, yaitu kami melakukan perubahan PKPU. Sebab kan putusan MA ini adalah menguji materi dari PKPU. Dan kemudian ada ketentuan yang dibatalkan, maka konsekuensi itu adalah PKPU nya harus diubah," kata Komisioner KPU, Hasyim Asyari di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 19 September 2018. 

Hasyim mengatakan, ada dua rancangan revisi PKPU yang telah dibuat KPU, yaitu rancangan revisi PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD dan PKPU nomor 26 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPD. 


Pasal 45A rancangan revisi PKPU nomor 20 tahun 2018 mengatakan "Bakal calon yang merupakan mantan narapidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah provinsi, dan dewan kabupaten/kota dinyatakan Memenuhi syarat,". 

Aturan yang sama juga tertuang dalam pasal 86A rancangan revisi PKPU nomor 26 tahun 2018 yang berbunyi: 

"Bakal calon yang merupakan mantan narapidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan PKPU nomor 26 tahun 2018 tentang pencalonan anggota dewan perwakilan daerah, dinyatakan Memenuhi syarat,". 

Atas dasar itu, Hasyim mengatakan KPU sudah bisa memasukan mantan koruptor ke dalam DCT. Penetapan DCT akan dilakukan serentak besok, 20 September 2018. 

"Misalnya begini, (bagi eks koruptor) dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat) sebelum daftar calon sementara (DCS), kemudian mengajukan gugatan ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan dikabulkan setelah DCS, artinya namanya kan di DCS tidak muncul, maka kemudian nanti strategi-nya adalah namanya dimunculkan di DCT," tandas Hasyim. 

Namun, Hasyim mengatakan bagi eks napi koruptor yang sudah ditarik parpol, tidak jadi dicalonkan, tidak jadi mendaftar, ditetapkan TMS karena faktor selain napi korupsi, ataupun gugatannya ditolak Bawaslu, tetap tidak akan dimasukan ke dalam DCT. 

Dia mengungkap, rancangan revisi PKPU tersebut sudah dikirimkan kepada Komisi II DPR RI. KPU juga telah mengirimkan draft tersebut ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk proses pengundangan. 

"Sudah dikirimkan hari ini," tukasnya. 



(LDS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id