Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah. (Foto: Medcom.id/Nur Azizah).
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah. (Foto: Medcom.id/Nur Azizah).

Tanggapan Kadishub soal Somasi Ratna Sarumpaet

Nasional tilang
Nur Azizah • 10 April 2018 01:15
Jakarta: Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah menjawab somasi yang dilayangkan aktivis Ratna Sarumpaet. Mulai dari sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hingga ketentuan parkir memakai ruang milik publik.
 
UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah diturunkan sejak sembilan tahun silam. Sebelum diterapkan, beleid tersebut sudah diundangkan satu tahun sebelumnya.
 
"Boleh juga masyarakat mengatakan tidak tahu. Tapi ini sudah ada dari 2009. Sebelum dilaksanakan ini diundangkan satu tahun dan masyarakat sudah dianggap tahu. Ya kita juga enggak mungkin dong datangi satu-satu," kata Andri saat ditemui di kantornya, Jalan Jatibaru Raya, Jakarta Pusat, Senin, 9 April 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


(Baca juga: Dishub DKI Dituding Cari Duit Lewat Derek Mobil)
 
Terlepas dari undang-undang, ruang milik jalan memang tak seharusnya digunakan untuk lahan parkir. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006 Tentang Jalan pun diatur hal yang sama.
 
"Dalam UU perdata pun dijelasakan. Jangankan di tempat umum, di pemukiman pun enggak boleh karena dia sudah mengganggu orang lain. Jangan Anda memposisikan sebagai warga yang diderek tetapi sekali-kali posisikan Anda sebagai warga yang taat aturan terus terhalang parkir orang yang parkir di bukan tempatnya," terang Andri.
 
Mantan Camat Jatinegara ini juga membalas pernyataan Ratna ihwal wewenang petugas yang menderek mobilnya. Berdasarkan Pasal 95 Perda Nomor 5 Tahun 2014 dikatakan, dalam rangka penyelenggaraan transportasi di daerah, Pemda melaksanakan penindakan atas pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan tertentu oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
 
"Jadi PPNS. Kalau seluruhnya harus Kadishub atau kepala seksi yang menindak repot dong. Ada berapa banyak kendaraan di Jakarta?" ujar dia.
 
Andri memastikan petugas yang menderek mobil ibunda Atiqah Hasiholan itu adalah PPNS. Bila bukan, dia siap dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
 
"Kalau enggak PPNS kan kita digugat di PTUN," pungkasnya.
 
(Baca juga: Ratna: Memang Tidak Boleh Saya Manfaatkan Gubernur?)
 
Sejak 2 Januari 2018 hingga 6 April 2018 tercatat ada 7.267 kendaraan yang diderek. Penindakan ini dilakukan sejak 2014 hingga sekarang.
 
Tadi pagi, Ratna Sarumpaet menyomasi Dishub DKI Jakarta terkait mobil pribadinya yang diderek. Menurutnya, ada pelanggaran prosedur dalam penindakan tersebut.
 
Ratna meminta penjelasan tentang peraturan daerah soal parkir. Ratna meminta penjelasan tersebut dimuat di media massa.
 
Ratna menyebut yang menderek mobilnya bukan Dishub melainkan Seksi Penegakan Hukum. Merasa bukan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), Ratna meminta petugas tersebut meminta maaf secara terbuka.
 

 

(HUS)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif