Ilustrasi ganjil genap. MI/Ramdani
Ilustrasi ganjil genap. MI/Ramdani

Ganjil Genap Berlaku untuk Motor dan Mobil Selama PSBB Transisi

Nasional Virus Korona sistem ganjil genap PSBB New Normal
Cindy • 06 Juni 2020 09:04
Jakarta: Sistem ganjil genap di sejumlah ruas jalan DKI Jakarta kembali diberlakukan pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. Sistem ganjil genap juga menyasar kendaraan roda dua.
 
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 51 Tahun 2020 tentang PSBB Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Aman, Sehat, dan Produktif. Ketentuan penerapan ganjil genap sama seperti sebelum pandemi virus korona (covid-19).
 
"Kendaraaan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dengan prinsip ganjil genap pada kawasan pengendalian lalu lintas," tulis Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam Pergub dikutip Medcom.id, Sabtu, 6 Juni 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pasal 18 ayat 1a berbunyi "Setiap pengendara kendaraan bermotor beroda empat atau lebih dan roda dua dengan nomor pelat ganjil dilarang melintasi ruas jalan pada tanggal genap". Kemudian, Pasal 18 ayat 1b berbunyi "Setiap pengendara kendaraan bermotor beroda empat atau lebih dan roda dua dengan nomor plat genap dilarang melintasi ruas jalan pada tanggal ganjil"
 
(Baca: Anies Putuskan PSBB Transisi Tahap I Selesai 18 Juni)
 
Penerapan ganjil genap selama masa PSBB transisi tetap melihat angka terakhir dari nomor pelat kendaraan roda empat maupun roda dua. Pengendalian lalu lintas dengan sistem ganjil genap dapat dikecualikan untuk sejumlah kendaraan.
 
Yakni, kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara, pemadam kebakaran, ambulans, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Kemudian, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, dan kendaraan pejabat negara.
 
Selanjutnya, kendaraan dinas operasional berpelat dinas, Kepolisian dan TNI, kendaraan yang membawa penyandang disabilitas, kendaraan angkutan umum berpelat kuning, serta kendaraan angkutan barang (tidak termasuk double cabin). Lalu, kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian, seperti kendaraan pengangkut uang (Bank Indonesia, antarbank, pengisian ATM) dengan pengawasan dari Kepolisian.
 
"Terakhir, angkutan roda dua dan roda empat berbasis aplikasi yang memenuhi persyaratan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta (Syafrin Liputo)," kata Anies.
 
Pemberlakuan kawasan pengendalian lalu lintas dengan sistem ganjil genap bakal ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Sementara itu, Dinas Perhubungan DKI akan menetapkan pedoman teknis mengenai ruas jalan yang memberlakukan sistem ganjil genap.
 

(REN)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif