Politikus Partai NasDem Wanda Hamidah saat bertemu calon wakil presiden Ma'ruf Amin.
Politikus Partai NasDem Wanda Hamidah saat bertemu calon wakil presiden Ma'ruf Amin.

Wanda Hamidah Dukung Pembentukan Pansus Rotasi Pejabat DKI

Nasional pemprov dki
17 Maret 2019 19:09
Jakarta: Politikus Partai NasDem Wanda Hamidah mendukung langkah legislasi Komisi A DPRD DKI Jakarta membentuk panitia khusus (Pansus) guna menyelidiki perombakan pejabat yang dilakukan Gubernur DKI Anies Baswedan.
 
“Saya sepenuhnya mendukung langkah legislasi Komisi A DPRD DKI untuk membentuk pansus untuk menyelidiki motif, dan fungsi perombakan birokrasi secara besar-besaran itu," kata Wanda, Minggu 17 Maret 2019.
 
Wanda menilai mutasi pejabat tak boleh sekadar motif suka dan tidak suka. Perombakan birokrasi, lanjut dia, harus didasari kebutuhan untuk efesiensi serta efektivitas pelayanan publik, reformasi birokrasi dan mewujudkan birokrat berdasar meritokrasi atau kompetensi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, ia mempertanyakan, objektivitas perombakan secara besar-besaran yang dilakukan Anies. Pasalnya, mantan Anies merombak 1.125 pejabat dalam satu pelantikan.
 
“Kalau banyak kayak gitu apa bisa objektif? Kapan tesnya? Urgensi pergantian sebanyak itu untuk apa? Ini kan tidak pernah dijelaskan oleh Pak Anies,” katanya.
 
Baca: DPRD DKI Bahas Pansus Rotasi Pejabat Besok
 
Caleg DPR RI Dapil Jakarta Timur ini menilai wajar jika ada dugaan adanya jual beli jabatan di Pemprov DKI. Terlebih perombakan tersebut dilakukan tanpa tes.
 
“Sudah gantinya banyak, tanpa tes pula. Gimana bisa tahu pejabat yang menggantikan satu posisi itu sudah tepat di situ,” ujarnya.
 
Untuk itu, Wanda mendukung langkah DPRD DKI Jakarta membentuk Pansus guna menyelidiki perombakan pejabat. “Masalah ini harus jelas. Tidak boleh ada yang ditutupi,” katanya.
 
Sebelumnya, Anies merombak 1.125 pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang terdiri dari 15 pejabat eselon II, 274 pejabat eselon III, dan 836 pejabat eselon IV.
 
Anies menyampaikan, perombakan 1.125 pejabat itu sebenarnya sudah melalui proses analisis jabatan yang panjang selama beberapa bulan.
 
Proses analisis jabatan di Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjab) juga dilakukan bertahap. Namun, pelantikannya digelar bersamaan untuk menciptakan suasana baru di banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD).
 
"Saya sengaja lakukan ini sebagai satu proses pelantikan bersama. Ada yang sudah proses Baperjab-nya beberapa bulan yang lalu, tapi saya tidak mau langsung lantik," kata Anies.
 

(FZN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi