Ilustrasi ASN. MI/Ramdani
Ilustrasi ASN. MI/Ramdani

Anies Diminta Adil Memotong Tunjangan ASN

Nasional dki jakarta Virus Korona pemprov dki ASN
Sri Yanti Nainggolan • 27 Mei 2020 11:32
Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal memotong 50 persen tunjangan aparatur sipil negara (ASN) saat pandemi. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritisi kebijakan itu lantaran beberapa pegawai mendapat tunjangan penuh tanpa dasar jelas.
 
"Pak Gubernur Anies Baswedan harus mampu bertindak adil, yaitu memberikan tunjangan penghasilan berdasarkan kriteria penilaian kinerja yang terukur dan transparan," kata Anggota PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan dalam keterangan tertulis, Rabu, 27 Mei 2020.
 
Pemprov DKI dianggap belum memiliki mekanisme baku mengatur besaran tunjangan pegawai, khususnya untuk menghindari kecemburuan. Mengingat, ada pegawai yang bekerja di rumah dan ASN yang tetap melayani di lapangan di tengah pandemi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca:Tunjangan ASN DKI Dipangkas 50 Persen
 
"Saya kira para pegawai negei sipil (PNS) legawa jika tunjangan 100 persen diberikan kepada tenaga kesehatan yang berhubungan langsung dengan pasien covid-19," papar anggota Komisi A tersebut.
 
August juga rela jika tunjangan penuh diberikan pada abdi negara yang bertugas melayani di lapangan. Misalnya pegawai Kelurahan, Kecamatan, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Perhubungan.
 
Dia mendapat informasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dan Dinas Kominfo akan mendapatkan tunjangan penuh. Padahal, pekerjaan mereka tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat dan tidak berisiko tinggi.
 
August bahkan mendengar kabar anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) mendapatkan tunjangan hari raya (THR). Sementara para ASN tidak.
 
"Jangan sampai ada kesan Pak Gubernur pilih kasih dalam memberikan tunjangan penghasilan," tutup dia.
 
Tunjangan ASN DKI dipangkas akibat pandemi covid-19. Pemangkasan ini sebagai bentuk penyesuaian akibat ekonomi di Jakarta.
 
"Penyesuaian terhadap (tunjangan) perbaikan penghasilan (TPP) setinggi-tingginya 50 persen," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Chaidir saat dihubungi, Senin, 4 Mei 2020.
 
Tunjangan yang dipotong menyesuaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI. Namun, Chaidir memastikan gaji pokok yang diterima tetap sama berdasarkan golongannya.
 
Chaidir mengatakan penyesuaian ini berlaku bagi ASN semua golongan. Pemotongan tunjangan ini berlaku per Mei 2020.
 

(ADN)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif